Ormas di Sulut Demo Tuntut Pemekaran Provinsi Bolaang Mongondow Raya

Massa aksi juga menuntut agar Gubernur Sulut, Yulius Selvanus, lebih aktif mempercepat pemekaran Provinsi BMR. Tak hanya itu, para bupati dan wali kota di BMR diminta mendukung aspirasi masyarakat ini.

"Aspirasi ini sudah diperjuangkan bertahun-tahun. Tapi sampai sekarang masih tidak ada kepastian," tutur Dolfie.

Ia pun mengklaim bahwa BMR memiliki landasan historis, sosial, budaya, dan ekonomi yang kuat untuk berdiri sendiri. Misalnya saja BMR yang memiliki etnis sendiri, yaitu Mongondow yang struktur sosialnya berbeda dari Minahasa.

Selain itu, menurut pendemo, BMR juga dianugerahi sumber daya alam (SDA) yang melimpah. Di sana banyak pertambangan emas dan hasil pertaniannya merupakan tulang punggung di Sulut.

Isu DOB sebenarnya sudah muncul sejak Yulius Selvanus kampanye sebagai Gubernur Sulut sekitar 3 tahun silam. Ia menjanjikan pemekaran pronvisi BMR.

Namun demikian, aspirasi pemekaran tersebut masih tertahan akibat kebijakan moratorium DOB yang diberlakukan pemerintah pusat.

Sehari sebelumnya, Yulius bertemu dengan panitia pembentukan Provinsi BMR. Ada mantan Wakil Wali Kota Kotamobagu Jainudin Damopolii hingga mantan Anggota DPRD seperti Denny Mokodompit, Hairil Paputungan, hingga Didi Musa.

Yulius menegaskan bahwa ia tak pernah menjanjikan pemekaran Provinsi BMR saat kampanye. "Karena aya melihat BMR saat ini masih sangat bergantung pada dana transfer dari pusat dan provinsi,” jelas Yulius.

Ia mengakui bahwa Bolmong memang memiliki SDA melimpah. Hanya saja, pendapatannya masih belum terlalu signifikan bagi pendapatan daerah.

"Di Bolmong memang ada potensi besar, terutama tambang emas. Hanya saja selama ini tidak pernah masuk pendapatan daerah. Ini yang sedang saya upayakan," tuturnya.