Ombudsman Sulsel Duga Ada Maladministrasi di Balik 326 Kepsek Mundur

Ismu mengatakan Ombudsman mendasarkan pendalaman pada sejumlah regulasi, di antaranya Permendikdasmen Nomor 8 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOS serta Permendikdasmen Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah. Menurut dia, pemberhentian atau pengakhiran penugasan kepala sekolah tidak dapat ditetapkan hanya berdasarkan kehendak atasan ataupun tekanan administratif.

"Pemberhentian atau pengakhiran penugasan kepala sekolah tidak dapat dilakukan semata-mata berdasarkan kehendak atasan atau tekanan administratif. Setiap tindakan harus memiliki dasar hukum yang jelas dan dilaksanakan sesuai mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan," katanya.

Dalam hasil investigasi awal, Ombudsman menyampaikan sejumlah rekomendasi kepada Pemprov Sulsel. Salah satunya meminta penyelesaian kerugian daerah mengacu pada mekanisme hukum apabila memang ditemukan kerugian negara. 

Selain itu, Inspektorat dan Dinas Pendidikan diminta mengevaluasi vendor yang diduga terlibat praktik gratifikasi atau suap dalam pengadaan buku.

Ombudsman juga meminta pembinaan administratif terhadap kepala sekolah lebih diutamakan sebelum menjatuhkan tindakan kepegawaian. Evaluasi kepala sekolah, menurut Ismu, harus didasarkan pada instrumen penilaian yang objektif, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

"Untuk itu, perlu dilakukan moratorium atau penangguhan persetujuan mundur massal, sambil menunggu proses evaluasi berjalan," katanya.

Ombudsman juga mengingatkan agar tidak terjadi praktik pengunduran diri yang dipicu tekanan maupun arahan tanpa dasar hukum yang jelas. Menurut Ismu, pemerintah harus menjamin kepastian hukum sekaligus menjaga hak-hak administratif kepala sekolah yang terdampak persoalan tersebut.

"Pemerintah harus menjamin kepastian hukum dan menjaga nama baik Kepala Sekolah sebagai pendidik dan pemimpin institusi pendidikan," katanya.

Di sisi lain, Ombudsman menegaskan kepentingan peserta didik harus menjadi prioritas utama. Karena itu, penyelesaian polemik ini diharapkan tidak mengganggu proses belajar mengajar maupun pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026.

"Ombudsman akan terus melakukan pendalaman dan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk memastikan proses yang berlangsung tetap berada dalam koridor hukum, menjunjung asas keadilan, serta tidak berdampak pada kualitas pelayanan pendidikan di Sulawesi Selatan," kata Ismu.

Menanggapi hasil investigasi awal tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Sulsel, Iqbal Najamuddin, mengaku belum mengetahui adanya pendalaman maupun rekomendasi yang disampaikan lembaga tersebut. Menurut dia, hingga kini Disdik belum menerima surat maupun komunikasi resmi dari Ombudsman.

Iqbal mengatakan selama ini Ombudsman biasanya menyampaikan surat atau datang langsung ke kantor jika hendak meminta penjelasan terkait suatu persoalan. Namun, untuk kasus pengunduran diri kepala sekolah, hal tersebut belum pernah dilakukan.

"Saya tidak bisa menganggap itu ya karena saya tidak tahu juga. Selama ini saya tidak pernah dihubungi juga Ombudsman. Biasanya kalau hal begitu kan biasa disurati kita, tapi sampai sekarang tidak ada surat juga," kata Iqbal saat dihubungi melalui telepon.

Iqbal menilai persoalan pengunduran diri kepala sekolah merupakan urusan internal antara Dinas Pendidikan dan kepala sekolah. Menurut dia, jika Ombudsman meminta penjelasan secara resmi, Disdik Sulsel siap memberikan keterangan sesuai mekanisme yang berlaku.

"Kalau memang kami diundang atau apa modelnya, baru saya bisa menyampaikan. Karena belum pernah saya diundang untuk menyampaikan ini," katanya.