Miris, Ribuan Desa di Sulsel Masuk Kategori Tertinggal

Ashari mengatakan, pemberdayaan Bumdes menjadi salah satu upaya dalam percepatan pembangunan di desa. Maka dari itu, pemprov mendorong desa untuk lebih maju melalui lomba tersebut.

Desa Sorowako, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur keluar sebagai juara pertama kategori Desa Terbaik di Sulsel. Lalu ada Kelurahan Galung Maloang, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, yang keluar sebagai kelurahan terbaik. Kemudian BumDes Bontosunggumanai, Desa Bontosunggumanai, Kecamatan Patalassang, Kabupaten Gowa menjadi pemenang lomba Bumdes.

Para pemenang ini pun mendapatkan uang pembinaan masing-masing senilai Rp1 miliar. Dana tersebut diharapkan bisa dipakai untuk pengembangan desa sebab pengentasan desa tertinggal.

"Harapan kita, Bumdes yang dimiliki desa bisa membantu untuk men-support kegiatan desa yang ada, agar desa tertinggal tidak ada lagi," kata Ashari.

Di samping itu, kata Ashari, pengelolaan dana desa juga perlu ditingkatkan. Pengelolaan dana desa yang baik akan membantu mengatasi masalah kemiskinan, utamanya di desa-desa tertinggal.

Salah satu cara untuk meningkatkan pengelolaan dana desa adalah dengan meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah desa. Jika aparatur desa baik, maka pengelolaan dana desa juga diyakini akan baik.

"Peningkatan kapasitas aparat desa ini yang kami lakukan karena jadi tanggung jawab kami. Mudah-mudahan akan kami kawal terus penggunaan dana desa ini di tahun 2020 yang akan datang," ucap Ashari.

Ashari mengatakan bahwa saat ini semua kepala desa tengah berinovasi dalam pengelolaan dana desa dan Dana Alokasi Kinerja agar pemanfaatan uang-uang itu tepat sasaran. 

Agar tepat sasaran, Pemprov Sulsel akan terus mendampingi dan memberi pelatihan kepada para pendamping desa sehingga mereka nantinya bisa membantu kepala desa.

"Umpamanya, desa A memang kondisinya yang masih sangat terbelakang. Itu kita bimbing, kita bina," katanya.

Hanya saja, lanjutnya, pendamping desa baru berjumlah sekitar 1.300 orang. Dengan begitu, satu orang harus mendampingi 2-3 desa.

Padahal, kata dia, idealnya satu mendampingi satu desa supaya dalam menjalankan program bisa lebih fokus dan tepat sasaran. "Tapi itu kan ranahnya pemerintah pusat, bukan ranahnya kami di daerah. Tapi kami rasa masih cukuplah," ujar Ashari.