Makassar Efisiensi Anggaran Rp500 Miliar, Munafri: Demi Rakyat
- Pemerintah Kota Makassar merencanakan efisiensi anggaran daerah mencapai Rp500-600 miliar tanpa mengganggu program prioritas setiap dinas.
- Langkah ini merupakan implementasi dari Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja yang diteken Presiden Prabowo Subianto pada 22 Januari 2025.
- Rencana efisiensi anggaran masih dalam tahap pembahasan dan rasionalisasi bersama seluruh OPD untuk meningkatkan produktivitas dan menghilangkan pengeluaran tidak efektif.
Makassar, IDN Times - Pemerintah Kota Makassar tengah menyusun langkah untuk menjalankan efisiensi anggaran daerah. Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyebut potensi penghematan mencapai Rp500 hingga Rp600 miliar dari berbagai kegiatan di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Menurut Munafri, efisiensi ini dijalankan tanpa mengganggu program prioritas setiap dinas. Dia menegaskan pembahasan masih berlangsung secara internal bersama seluruh OPD.
"Ada gambaran penghematan efisiensi anggaran, sudah ada beberapa yang coba kita lihat. Tapi masih dalam wilayah diskusi masing-masing OPD, karena pasti semua Dinas membutuhkan anggaran itu," kata Munafri usai rapat terbatas bersama sejumlah pimpinan OPD di Balai Kota Makassar, Kamis (24/4/2025).
Rapat tersebut dihadiri Plh Sekda Makassar Nielma Palamba, Kepala Bappeda Andi Zulkifli Nanda, Kepala BPKAD Muh Dakhlan, Kepala Inspektorat A. Asma Zulistia Ekayanti, Kepala BKPSDM Akhmad Namsum, dan Ketua Tim Transisi Andi Hudli Huduri.
1. Efisiensi diharapkan menghasilkan kebijakan yang lebih produktif
Munafri ingin efisiensi ini bisa menghasilkan kebijakan yang lebih produktif dan bermanfaat. Anggaran yang dihemat nanti akan diarahkan untuk program-program prioritas rakyat.
"Ini kan masih tahap finalisasi. Tapi kita akan mencari yang mana lebih prioritas, nominal perkiraan efisiensi kira-kira bisa Rp500-600 miliar," katanya.
2. Implementasi dari instruksi presiden
Langkah ini juga merupakan implementasi dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja, yang diteken Presiden Prabowo Subianto pada 22 Januari 2025. Salah satu poin dalam Inpres tersebut adalah pemangkasan anggaran perjalanan dinas hingga 50 persen.
Menurut Munafri, ini adalah bentuk keseriusan Pemkot Makassar dalam mendukung kebijakan pusat. Pemerintah daerah harus menjadi perpanjangan tangan dari keputusan nasional.
"Intinya kita mendukung langkah-langkah yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Kami dari pemerintah Kota menjalankan instruksi pak Presiden Prabowo," katanya.
3. Masih dalam tahap rasionalisasi
Munafri menegaskan rencana efisiensi anggaran Pemkot Makassar masih dalam tahap pembahasan dan rasionalisasi bersama seluruh OPD. Dia menyebutkan belum ada angka final terkait nominal penghematan anggaran yang akan dilakukan.
"Jadi kami sementara bahas bentuk drafting, sebentar lagi kami akan finalisasi berapa angka-angka nominal," kata Munafri.
Munafri juga menjelaskan efisiensi anggaran ini tidak sekadar pemangkasan, melainkan upaya strategis untuk meningkatkan produktivitas dan menghilangkan pengeluaran yang tidak efektif. Menurutnya, tujuan utama penghematan adalah untuk memaksimalkan pemanfaatan anggaran daerah agar lebih menyentuh kebutuhan masyarakat secara langsung.
"Kita lagi mau memfinalisasi efisiensi anggaran bujet, lalu kita akan membuat perencanaan dibawa kemana nanti bujet yang kelebihan itu, supaya bisa lebih manfaat, tepat sasaran," kata Munafri.
