Mahasiswa Duduki Kantor Pertamina Sulawesi, Tuntut Transparansi Krisis BBM

Dua mobil komando masing-masing dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Makassar dan HMI Cabang Gowa Raya (Cagora) saling bersautan mendengungkan orasi. Mereka meminta penjelasan terkait krisis BBM dan gas Elpiji 3 Kg yang terjadi di Sulsel.

Terlihat juga Kapolrestabes Makassar, Kombes Pol Arya Perdana berada di tengah-tengah kerumunan massa yang mendesak Executive General Manager PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Deny Sukendar untuk datang menemui massa aksi. Aksi sempat memanas karena yang datang menemui massa hanya staf bukan petinggi Pertamina.

"Ketika pimpinnan tertinggi tidak ada yang menemui kita maka kita duduki tempat ini. Segel ini tempat," teriak massa aksi.

Demi meredam emosi massa, Kapolrestabes Makassar berusaha menghubungi Deny Sukendar melalui sambungan video call untuk memberikan penjelasan mengenai kelangkaan BBM yang terjadi di Sulsel.

"Siapa yang mau memberikan pertanyaan?" tanya Arya kepada massa aksi sambil memperlihatkan panggilann video call dengan Deny Sukendar.

Namun massa kembali menolak dan tetap mendesak Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi datang langsung menemui massa.

"Pak GM datang ke sini Pak GM," ucap salah satu massa sambil menunjuk-nunjuk Deny Sukendar di layar handphone Arya Perdana.

Sementara itu, Ketua HMI Cabang Makassar, Sarah Agussalim, mendesak Pertamina Regional Sulawesi membuka secara transparan data pasokan dan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) di Sulawesi Selatan (Sulsel).

"Kami meminta kepada Pertamina, khususnya Regional Sulawesi, untuk mempertanggungjawabkan apa yang kemudian terjadi di masyarakat Sulsel belakangan ini, yang mana terjadi kelangkaan BBM di berbagai SPBU di Kota Makassar khususnya," kata Sarah saat ditemui di sela-sela aksi.

Menurutnya, hingga kini Pertamina belum membuka data mengenai pasokan dan kebutuhan BBM di Sulsel. Kondisi itu dinilai membuat masyarakat tidak mendapatkan informasi yang jelas terkait penyebab kelangkaan dan langkah penanganan yang dilakukan.

Sarah mengatakan HMI Cabang Makassar sebelumnya telah menyampaikan persoalan tersebut kepada DPRD Sulsel. Dari komunikasi itu, pihak DPRD disebut juga mempertanyakan belum adanya data terbuka dari Pertamina mengenai pasokan BBM untuk Sulsel, khususnya Makassar.

Selain kelangkaan BBM, HMI Cabang Makassar turut menyoroti surat edaran Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sulsel terkait penerapan sistem ganjil genap bagi masyarakat yang hendak mengisi BBM di SPBU.

Sarah menilai kebijakan tersebut justru berpotensi menimbulkan persoalan baru. Salah satunya memicu masyarakat melakukan panic buying atau pembelian secara berlebihan karena khawatir tidak mendapatkan BBM.

"Kami melihat ini kemudian akan menjadi masalah baru. Tentunya ini akan memicu masyarakat untuk melakukan panic buying dan juga terjadinya pengisian secara berulang oleh masyarakat," ujarnya.

HMI juga meminta Pertamina menjelaskan pola mitigasi yang disiapkan untuk menghadapi krisis energi tersebut. Sarah menilai belum terlihat langkah mitigasi yang jelas dari Pertamina dalam mengantisipasi kondisi kelangkaan BBM.

"Kami menuntut transparansi penyaluran BBM dan juga bagaimana mitigasi yang dilakukan oleh pihak Pertamina menghadapi krisis energi di Sulawesi Selatan," katanya.

Dia menyayangkan pemerintah dan DPRD justru menyebut kelangkaan BBM terjadi akibat panic buying masyarakat.

"Kami sangat menyayangkan karena semua stakeholder, baik itu eksekutif maupun legislatif, sama-sama menyalahkan masyarakat dengan dalih bahwa hal ini terjadi karena panic buying," ucap Sarah. HMI, lanjut dia, akan meminta pertanggungjawaban atas insiden tersebut.

Jika GM Pertamina tidak juga menemui massa, Sarah memastikan aksi akan kembali digelar lebih besar.

"Kami tentunya akan melakukan aksi berjilid-jilid. Setelah ini, mungkin teman-teman akan kembali ke sekretariat untuk melakukan aksi konsolidasi lanjutan," pungkasnya.