KPU Makassar Tidak Sepakat Debat Publik Calon Kepala Daerah Ditiadakan

KPU menyatakan, usulan penghapusan debat publik tersebut berawal dari penekanan anggaran dalam pelaksanaan Pilwali Makassar 2020. KPU mengaku telah melakukan empat kali asistensi kepada Pemkot Makassar dan yang terakhir hasilnya sangat mengejutkan.

Menurut Ketua KPU Makassar, Fadji Wajdi, penekanan anggaran tersebut awalnya sekitar Rp 15 miliar rupiah berdasarkan kebutuhan Pilwali. Kemudian jumlah tersebut diturunkan menjadi Rp 11,609 miliar. Lalu dipangkas lagi menjadi Rp 6,8 miliar. 

"Kemudian pemkot tawarkan kita anggaran Rp 1,2 miliar dan itu tidak akan bisa untuk mencukupi kebutuhan Pilkada. Akhirnya pagi tadi, kita kembali usulkan menjadi Rp 6,2 miliar dan itu sudah sangat mentok," kata Farid.

KPU Makassar mengusulkan anggaran debat publik sebesar Rp200 juta rupiah untuk sekali debat. Sementara KPU mengusulkan tiga kali debat publik supaya masyarakat bisa mantap dalam menentukan pilihannya.

"Kami mengusulkan tiga kali debat publik. satu kali debat itu Rp200 juta anggarannya. Jadi kalau ditotal semua ada Rp600 juta. Tapi pemkot menghilangkan poin debat, bukan mengurangi anggaran debat," kata Farid.

Kendati demikian, Farid yakin Pemkot bakal mendukung KPU. Dengan begitu, KPU berharap usulan sebesar Rp6,2 miliar itu bisa disetujui agar segala persiapan bisa dilakukan dengan maksimal. 

"Kami yakin pemkot dukung kita. Kita berharap permohonan kita ini dikabulkan dengan segera. Kami berharap jumlah Rp6,2 miliar tersebut sudah selesai," kata Farid.

Soal ini, kedua pihak masih memiliki waktu untuk berdiskusi hingga 10 Juli 2020. Farid berharap pihaknya dengan Pemkot Makassar bisa menemukan titik tengah untuk masalah ini.

"Kita masih punya waktu sampai 10 Juli. Kami masih menunggu keputusan pemkot," kata Farid.