Komnas Perempuan: Cuma 22 Persen Kasus Kekerasan Seksual Diadili

Aminah menjelaskan salah satu faktor yang membuat kasus-kasus kekerasan seksual tidak sampai ke pengadilan yaitu penanganan kasus pemerkosaan dan kekerasan seksual belum fokus pada pemulihan dan hak korban. Hal seperti ini, kata dia, bukan hanya terjadi di kasus Luwu Timur tersebut.

Menurutnya, masalah utamanya berada pada sistem peradilan mulai dari substansi hukum yakni peraturan atau kebijakan tertulis maupun tidak tertulis. Kemudian, struktur dalam hal ini hukum institusi pemerintah, peradilan, dan para penegak hukum. Lalu, budaya hukum masyarakat yang terikat pada hukum, cara pandang, nilai dan kebiasaan.

"Ada permasalahan terkait dengan sistem peradilan pidana kita. Kita harus mengakui bahwa sistem peradilan pidana kita belum berpihak kepada korban, baik pada konteks substansi hukum, struktur hukum maupun budaya hukum," katanya.

Disahkannya Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) beberapa waktu lalu pun diharapkan menjadi angin segar. Pasalnya, ada beberapa hal yang dulunya tidak diatur kini telah diatur sehingga meminimalisir hambatan saat penyidikan kasus kekerasan seksual.

Aminah mengatakan UU TPKS ini sebagian besar memuat materi hukum acara khusus, mulai dari penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Dalam konteks kasus Luwu Timur, hal yang menjadi hambatan adalah sistem pembuktian. 

"KUHAP hanya mengatur lima alat bukti keterangan saksi, ahli, surat petunjuk keterangan terdakwa. Ini seringkali tidak mampu membawa kasus kekerasan seksual ke tingkat selanjutnya," katanya.

Kasus kekerasan seksual berbeda dengan tindak kejahatan lainnya. Begitupun dengan sistem pembuktiannya yang tidak bisa disamakan dengan kasus kejahatan lain seperti pencurian karena ada nilai-nilai sosial yang melekat.

Di UU TPKS, dua alat bukti dimasukkan yaitu dokumen elektronik dan barang bukti. Jika selama ini barang bukti bukan alat bukti maka di UU TPKS telah menjadi alat bukti. Selain itu, keterangan satu orang saksi telah dinyatakan sah sebagai alat bukti begitu pula dengan surat.

"Misalnya rekam medik yang dulunya tidak dijadikan alat bukti tapi hanya menjadi petunjuk. Ini menjadi peluang bahwa kasus-kasus kekerasan seksual tidak mengalami hambatan di dalam konteks pembuktian," katanya.

Untuk itu, Komnas Perempuan menegaskan bahwa aparat penegak yang menangani kasus kekerasan seksual terhadap perempuan sebaiknya mereka memiliki integritas dan kompetensi tentang penanganan perkara yang berperspektif hak asasi manusia dan korban.

Mereka juga harusnya telah mengikuti pelatihan terkait penanganan perkara tindak pidana kekerasan seksual. Hal penting lainnya yang tidak bisa diabaikan begitu saja, kata Aminah, yaitu harus ada jaminan perlindungan bagi korban, keluarga korban, maupun pendamping hukum.

"Semoga UU TPKS bisa diberlakukan secara efektif dan membantu korban-korban yang lain sehingga kasus di Luwu Timur tidak lagi terjadi," katanya.