Ketua KY Bahas Penguatan Pengawasan Hakim di Fakultas Hukum Unhas

Abdul Chair Ramadhan menegaskan pengawasan KY ditujukan terhadap perilaku hakim, bukan untuk mengintervensi putusan perkara. Menurutnya, pengawasan diperlukan agar independensi hakim tetap berjalan dalam koridor etika dan hukum.

KY, kata dia, merupakan bagian dari mekanisme konstitusional untuk menjaga dan menyempurnakan kekuasaan kehakiman. Lembaga tersebut tidak semestinya dipandang berhadapan dengan lembaga peradilan karena memiliki peran untuk memastikan kewenangan hakim dijalankan secara bertanggung jawab.

Pengawasan tersebut juga diperlukan untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat hakim. Dengan demikian, hakim tetap memiliki ruang untuk memutus perkara berdasarkan hukum dan hati nurani tanpa mengabaikan standar etik dalam menjalankan profesinya.

Dalam kuliah umum tersebut, Abdul Chair juga menyoroti perlunya memperjelas hubungan kewenangan KY dan Mahkamah Agung, khususnya dalam pengawasan hakim. Ia menilai kejelasan kewenangan diperlukan agar fungsi pengawasan dapat berjalan lebih efektif.

Untuk memperkuat fungsi tersebut, Abdul Chair mendorong revisi Undang-Undang Komisi Yudisial. Ia juga menilai perlu ada penguatan pemantauan persidangan serta mekanisme yang dapat mempertemukan judicial independence dengan judicial accountability.

Menurutnya, kemerdekaan hakim tidak cukup jika tidak dibarengi dengan pertanggungjawaban etik. Keduanya perlu berjalan beriringan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses peradilan.

Dekan FH Unhas Prof. Dr. Hamzah Halim mengatakan kemerdekaan kekuasaan kehakiman merupakan salah satu basis negara hukum. Namun, prinsip tersebut tidak berarti hakim memiliki kebebasan tanpa batas.

“Independensi perlu berjalan berdampingan dengan integritas, transparansi, akuntabilitas, dan kehormatan profesi hakim,” kata Hamzah.

Ia menilai prinsip judicial independence dan judicial accountability tidak perlu dipertentangkan. Independensi melindungi hakim dari intervensi, sedangkan akuntabilitas menjadi bagian dari mekanisme untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan.

Hamzah juga mengingatkan mahasiswa bahwa pendidikan hukum tidak hanya berkaitan dengan kemampuan membaca aturan dan menyusun argumentasi. Fakultas hukum juga memiliki tanggung jawab membentuk insan hukum yang memiliki keteguhan moral dan kepekaan terhadap keadilan.

Kuliah umum tersebut diharapkan menjadi ruang dialog bagi mahasiswa untuk menguji berbagai gagasan mengenai kekuasaan kehakiman. Kegiatan ini juga menekankan bahwa kepercayaan publik terhadap peradilan turut ditentukan oleh integritas orang-orang yang menjalankan hukum.