Kesbangpol Sulsel Tegaskan Seleksi Paskibraka Tak Libatkan Unsur SARA

Dalam keterangannya, Bustanul menyebut RDP menjadi ruang bagi pemerintah provinsi untuk menjelaskan seluruh tahapan seleksi yang selama ini menjadi sorotan publik. Hal itu terutama berkaitan dengan berbagai isu yang berkembang di media sosial.

"Ini menjadi momen kami di Kesbangpol atas nama panitia dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk menyampaikan apa yang menjadi jawaban kami selama ini," kata Bustanul.

Dia menyebut pihaknya menghargai seluruh proses pengawasan yang digelar DPRD Sulsel serta berbagai asumsi yang berkembang di ruang publik. Dia menegaskan sikap tersebut sebagai bentuk penghormatan terhadap fungsi pengawasan legislatif.

"Sekali lagi saya sampaikan bahwa kami menghargai proses RDP ini. Kalau ada rekomendasi-rekomendasi lanjut yang perlu kita sesuaikan, pasti kami ikuti," katanya. 

Bustanul menegaskan seleksi Paskibraka dilaksanakan berdasarkan mekanisme berjenjang dengan melibatkan unsur panitia pusat. Unsur tersebut meliputi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), DPPI Pusat, TNI, Polri, dan Sekretariat Militer Presiden (Setmilpres).

Dia pun menegaskan bahwa substansi kegiatan seleksi Paskibraka tidak berkaitan dengan rasisme, SARA, maupun hal-hal lain yang bersifat diskriminatif. Karena itu, seluruh proses seleksi diharapkan mengedepankan prinsip objektivitas dan kesetaraan bagi semua peserta.

"Kegiatan ini substansinya harusnya seleksinya bukan terkait dengan rasisme, suku, dan agama, dan lain-lain sehingga poin-poin itu yang perlu kita kedepankan," kata Bustanul.

Menurut dia, seluruh penilaian didasarkan pada hasil seleksi dan kompetensi peserta. Proses tersebut disebut berlangsung tanpa adanya intervensi dari pihak mana pun.

Bustanul menyatakan pihaknya siap mengikuti seluruh rekomendasi yang dihasilkan dari RDP DPRD Sulsel. Menurut dia, setiap masukan akan ditindaklanjuti sesuai aturan yang berlaku.

"Saya berharap hasil rekomendasi ini bisa segera keluar. Kita menghargai itu dan apa pun hasilnya, kita akan tindak lanjuti sesuai dengan peraturan pemerintahan," katanya. 

Dia juga membuka kemungkinan adanya penyesuaian mekanisme terkait proses seleksi. Hal itu dapat dijalankan apabila DPRD memberikan rekomendasi resmi.

"Kalau hasilnya harusnya diulang, ya silakan, kita sesuaikan. Kami menitikberatkan pada prosesi yang harusnya tidak mengikutkan isu-isu SARA di dalamnya," kata Bustanul.

Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman juga menegaskan bahwa seluruh proses seleksi Paskibraka telah dilaksanakan sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku. Dia menyebut proses penilaian dilaksanakan secara berjenjang dengan melibatkan berbagai unsur kompeten.

Hal itu disampaikannya saat upacara Hari Lahir Pancasila di Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Selasa (2/6/2026). 

"Karena itu, proses yang berjalan tidak ditentukan oleh individu ataupun kepentingan tertentu. Mekanisme yang ada dirancang untuk menutup ruang bagi praktik titipan maupun intervensi," kata Sudirman.

Dia menjelaskan bahwa penilaian didasarkan pada kemampuan dan prestasi peserta. Penilaian tersebut tidak mempertimbangkan latar belakang suku maupun kelompok tertentu.

"Kita mendahulukan asas keunggulan. Penilaian dilakukan berdasarkan kemampuan, kompetensi, dan hasil seleksi yang objektif, bukan berdasarkan klaster yang berbau ras maupun suku," jelasnya.

Sebelumnya, polemik ini ramai diperbincangkan di media sosial setelah nama Cathlyn Yvaine Lesmana, siswi asal Makassar tidak masuk dalam daftar akhir peserta yang mewakili Sulsel ke tingkat nasional. Dia memiliki latar belakang etnis Tionghoa. 

Kondisi itu memunculkan dugaan adanya ketidakadilan dalam proses seleksi. Di antaranya termasuk isu diskriminasi yang kemudian dibantah oleh pihak pemerintah.