Kabar Gembira, 30 Ribu e-KTP Warga Makassar Mulai Dibagikan

Puspa mengungkapkan, distribusi secara berkala cetakan e-KTP telah dimulai sejak pekan lalu. Pihaknya membuka layanan pengambilan kartu pada dua lokasi di Makassar.

Warga yang berdomisili di kawasan barat kota, bisa mengunjungi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Kantor Balai Kota Makassar, Jalan Ahmad Yani. Sedangkan warga di kawasan timur bisa datang ke Kantor Disdukcapil, Jalan Teduh Bersinar.

“Kami informasikan bahwa semua warga yang merasa memegang suket perekaman data, bisa mengunjungi dua lokasi itu,” ucap Puspa.

Puspa menegaskan bahwa pengambilan e-KTP hanya bisa dilakukan secara mandiri. Warga yang hendak menukarkan suket tidak bisa diwakili oleh siapa pun. Hal itu sesuai dengan aturan dari Kemendagri.

Disdukcapil hanya membuka layanan pengambilan e-KTP pada hari kerja. Warga diimbau mendatangi titik distribusi sesuai domisilinya, kecuali pada hari Sabtu dan Minggu.

“Syaratnya cukup bawa suket perekaman data. Lokasi distribusi kita bagi dua supaya lebih efektif, mengingat jumlah antrean yang sangat besar,” katanya.

Disdukcapil mencatat, penduduk Kota Makassar berjumlah lebih dari 1,4 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, lebih dari 981 ribu di antaranya wajib KTP. Namun hingga Februari 2019, baru sekitar 933 ribu lebih yang telah merekam data kependudukan.

Sisanya, sekitar 48 ribu belum terdata dalam rekaman e-KTP. Puspa mengimbau masyarakat yang tergolong daftar itu, agar segera menuntaskan perekaman data, yang bisa dilakukan di Kantor Disdukcapil atau pun di setiap kantor kecamatan.

Sejak tahun 2017, sebagian warga Makassar yang merekam data kependudukan hanya diberikan surat keterangan. Mereka tidak segera memperoleh e-KTP karena stok blangko cetakan terbatas. Blangko disediakan dari Kemendagri secara berkala.

Besarnya jumlah e-KTP yang bakal dicetak mengharuskan Pemkot Makassar minta bantuan pemerintah pusat. Data penduduk dikirim ke Kementerian Dalam Negeri di Jakarta untuk diikutkan dalam program cetak nasional.

"Program cetak nasional merupakan kebijakan Kemendagri untuk menyelesaikan pencetakan e-KTP di seluruh Indonesia. Pencetakan difasilitasi dengan mesin milik Percetakan Negara Republik Indonesia,” jelas Puspa.