HIPMI Sulsel Sambut Positif Pengesahan Omnibus Law Cipta Kerja

Salah satu yang menjadi pembahasan dalam Omnibus Law UU Cipta Kerja ini adalah persyaratan investasi. UU ini diklaim akan memudahkan investasi di Indonesia. Maka dari itu, pengesahan UU ini diharapkan oleh pemerintah bisa mendorong peningkatan investasi di tanah air, utamanya investor asing.

Rahmat juga mengamini hal ini. Menurutnya, dengan disahkannya Omnibus Law UU Cipta Kerja, investor lokal dan luar negeri akan berlomba-lomba untuk menanamkan modalnya di indonesia.

"Semakin banyak lapangan kerja tercipta, semakin meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat sehingga otomatis kesejahteraan meningkat," katanya.

Akan tetapi, Omnibus Law UU Cipta Kerja ini sejak jauh hari sudah menuai kontroversi dan penolakan utamanya dari kaum pekerja. Sebab ada beberapa poin yang dianggap memberatkan. 

Soal ini, Rahmat menyebut bahwa sebelum memutuskan sesuatu, pemerintah tentu telah melakukan riset dan penelitian terkait apa yang terbaik bagi pertumbuhan bangsa Indonesia.

Pihaknya pun meyakini langkah yang diambil pemerintah ini adalah dalam rangka mempersiapkan Indonesia menjadi negara yang lebih kompetitif 10 - 50 tahun ke depan.

"Penolakan itu hal yang biasa terjadi dalam setiap keputusan yang lahir. Tetapi dari mana kita tahu keputusan tersebut berdampak baik atau buruk kalau belum dilakukan," lanjutnya.

Lebih jauh, Rahmat menyampaikan bahwa kebijakan ini tentunya tidak akan langsung  berdampak seketika. Ada tujuan besar yakni mendatangkan investor dalam rangka meningkatkan perekonomian indonesia 10 - 50 tahun ke depan.

Dia menekankan, bahwa pengesahan Omnibus Law UU Cipta Kerja ini akan memudahkan investasi. Jika investasinya semakin banyak maka lapangan kerja juga akan semakin banyak. 

"Dengan terbukanya lapangan kerja maka kita mampu menekan jumlah pengangguran dan penyerapan tenaga kerja lebih maksimal sehingga mampu meningkatkan belanja rumah tangga masyarakat. Tetapi ini adalah perencanaan jangka panjang," katanya.