Hak Angket DPRD Gowa Otomatis Berujung Pemakzulan Bupati? Ini Kata Pakar

Menurut Lukman, setelah penyelidikan selesai, pansus hak angket hanya akan menghasilkan rekomendasi mengenai ada atau tidaknya pelanggaran. Jika DPRD menilai terdapat pelanggaran, maka proses belum berhenti di situ karena masih harus dilanjutkan melalui penggunaan hak menyatakan pendapat.

"Hak angket ini hanya akan memutuskan rekomendasi seperti, apakah terjadi pelanggaran atau tidak, lalu masih ada hak menyatakan pendapat yang merupakan tidak lanjut dari hak angket ini. Nah, di hak menyatakan pendapat ini baru kemudian nanti ada vonis yang bisa diberikan oleh DPRD," katanya.

Lukman mengatakan, keputusan DPRD melalui hak menyatakan pendapat pun belum cukup untuk memberhentikan kepala daerah. Putusan tersebut masih harus diuji di Mahkamah Agung (MA).

"Kalau Mahkamah Agung menolak kesimpulan terkait dengan pelanggaran tersebut, maka kepala daerah tidak dimakzulkan," katanya.

Lukman menilai peluang hak angket DPRD Gowa berujung pada pemberhentian Bupati Gowa sangat bergantung pada rekomendasi yang dihasilkan pansus. Setelah itu, proses masih harus melalui tahapan hukum berikutnya sebelum dapat berujung pada pemakzulan.

"Kalau apa yang terjadi di Bupati Gowa kita akan menunggu seperti apa nanti rekomendasi yang diterbitkan oleh DPRD. Kalaupun kemudian rekomendasinya bahwa ada pelanggaran, ya, tentunya harus ada mekanisme berikutnya berupa hak untuk menyatakan pendapat yang harus disetujui 3 per 4 anggota DPRD. Lalu selanjutnya kemudian ada proses di Mahkamah Agung," jelasnya.

Menurut Lukman, dugaan pelanggaran yang berkaitan dengan sumpah jabatan kepala daerah merupakan bagian dari ranah kewenangan DPRD untuk diawasi. Dia mengatakan pengawasan tersebut mencakup pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan.

"Nah, ini kan sebenarnya sesuai dengan ranah kewenangan daripada DPRD untuk menjelaskan dugaan-dugaan atau laporan-laporan terkait dengan penyimpangan atas pelanggaran yang dimiliki," katanya.

Karena itu, menurut Lukman, masih terlalu dini menyimpulkan bahwa hak angket akan berujung pada pemakzulan Bupati Gowa. Dia menilai proses tersebut seharusnya menjadi momentum evaluasi bagi kepala daerah dan DPRD dalam menjaga hubungan kemitraan penyelenggaraan pemerintahan.

Menurut Lukman, kepala daerah dan DPRD perlu memiliki kesamaan cara pandang dalam membahas berbagai kebijakan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan. Dia menilai hubungan kemitraan tersebut harus saling dihormati agar pemerintahan dapat berjalan secara efektif.

"Ini bisa menjadi refleksi, koreksi terhadap organisasi terhadap bagaimana kepala daerah itu di dalam menjalankan tugas-tugasnya sebagai seorang kepala daerah karena tentunya ini sekali lagi bahwa eksekutif dan legislatif itu mitra yang sejajar," katanya.