Makassar, IDN Times - Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah memastikan tidak ada pelantikan kepala daerah terpilih pada 17 Februari 2021 di Sulsel, sebagaimana yang direncanakan sebelumnya.
Nurdin menjelaskan, hingga kini pihaknya belum memegang surat keputusan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri).
"Kita masih menunggu SK, kalau SK sudah di tangan baru kita atur pelantikan, belum ada dari Kemendagri," ucap Nurdin di Kantor Gubernur Sulsel, Senin (15/2/2021).
Untuk menggantikan kepala daerah yang telah habis masa jabatannya, Nurdin pun menunjuk sekretaris daerah di masing-masing kabupaten/kota sebagai pelaksana harian (Plh). Ada 11 Plh yang disiapkan, kecuali untuk Makassar yang tetap dipegang oleh penjabat wali kota.
"Pokoknya yang sudah saya tandatangani cuma Plh," katanya.
Untuk lima daerah yang bersengketa di MK, Nurdin menyiapkan Pj jika proses persidangannya masih lama selesai. Nama-nama calon Pj juga telah dikirim ke Mendagri, namun belum juga ada SK yang diterima oleh Nurdin.
"SK tidak bisa kita tentukan sekarang, kecuali SK sudah di tangan. Kita langsung umumkan rencana pelantikan serentak bagi daerah yang tidak bersengketa," katanya.
Nurdin pun membantah isu bahwa pelantikan kepala daerah terpilih di Sulsel sengaja ditunda. Menurutnya, setelah putusan KPU masuk dan hasil paripurna DPRD, pihaknya langsung menindaklanjuti, menandatangani lalu mengutus asisten I Pemprov ke Kemendagri.
"Saya punya pandangan semakin cepat dilantik pejabat terpilih, semakin cepat menjalankan visi misinya dan masyarakat pasti sudah menunggu janji para bupati walikota terpilih. Makanya kita akan melakukan pelantikan segera kalau sudah ada SK, kalau kita belum dapat SK bagaimana mau dilantik," katanya.