DKPP Berhentikan Tetap Komisioner KPU Jeneponto

Ekawaty Dewi dilaporkan oleh Puspa Dewi Wijayanti yang merupakan Caleg DPRD Sulsel Dapil Sulsel 4 pada pemilu legslatif 2019 lalu. Puspa juga merupakan Bendahara Partai Perindo sekaligus LO atau tim penghubung partai tersebut.

Puspa mengadukan Ekawaty karena kerap meminta sejumlah uang kepadanya serta meminta satu unit rumah BTN dan menjanjikan suara untuk pemenangannya sebagai caleg Dapil IV DPRD Sulsel. Atas pengaduan ini, DKPP telah menggelar sidang pemeriksaan pada 21 Oktober 2021 lalu.

Anggota DKPP Ida Budhiati membacakan dari hasil sidang itu, terungkap fakta bahwa Puspa dan Ekawaty saling mengenal dan berinteraksi sejak tahun 2018 dalam proses penyelenggaraan pemilu anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2019.

"Teradu (Ekawaty) menerangkan hubungan keduanya terjalin baik. Pengadu (Puspa) memanggil teradu dengan sebutan kakak. Demikian pula teradu telah menganggap pengadu sebagai saudaranya sendiri sehingga teradu tidak sungkan meminta bantuan kepada teradu," kata Ida.

Untuk membuktikan dalilnya, Puspa mengajukan alat bukti berupa rekaman percakapan suaranya dengan Ekawaty yang telah diperiksa dan dikonfirmasi di muka sidang. Dalam sidang tersebut, Ekawaty mengakui isi rekaman suara tersebut namun membantah bahwa dia meminta sejumlah uang kepada Puspa pada pada 12 Agustus 2018 . 

"Teradu menyatakan pernah meminta pinjaman uang kepada pengadu melalui telepon tapi hal tersebut tidak terealisasi. Teradu juga membantah meminta satu unit rumah BTN, kepada pengadu pada tanggal 2 Oktober 2018," kata Ida.

Dalam persidangan, kata Ida, Puspa menerangkan bahwa Ekawaty kerap meminta sejumlah uang yang dibuktikan dengan rekaman suara dan tangkapan layar percakapan antara dia dan Ekawaty.

"Pengadu menyatakan telah memberi uang melalui transfer dan tunai sebagai realisasi dari pembicaraan pengadu dan teradu melalui telepon," katanya.

Anggota DKPP lainnya, Didik Supriyanto, menyatakan bahwa teradu membantah semua keterangan pengadu dengan menyatakan pernah satu kali saja meminjam uang kepada pengadu sebanyak Rp2 juta dan sudah dikembalikan kepada pengadu.

"Pinjaman uang tersebut di luar rangkaian peristiwa yang didalilkan pengadu. Teradu, membenarkan pernah berkunjung sekali ke kediaman pengadu, sekedar mampir dan bertemu dengan ibu pengadu," katanya.

Meski begitu dengan menimbang uraian semua fakta yang dibeberkan dalam persidangan, DKPP berpendapat teradu terbukti kerap menjalin komunikasi dengan pengadu sebagai peserta pemilu. 

"Fakta rangkaian percakapan yang dibuktikan dengan rekaman suara menunjukkan bahwa teradu tidak bisa menjaga profesionalitas sebagai penyelenggara pemilu," kata Didik.