Dianggap Remehkan Wabah COVID-19, Menkes Terawan Didesak Mundur

Koalisi Masyarakat Sipil dalam keterangan persnya turut merinci beberapa sorotan atas kebijakan Menkes Terawan sejak strain baru Corona tersebut mulai masuk ke Indonesia. Pertama, pernyataan bahwa pasien bisa sembuh berkat daya imunitas tubuh.

Kedua, ia dianggap gagal melakukan koordinasi dengan pihak RS rujukan agar sigap melakukan pemeriksaan dan penanganan COVID-19. Mulai dari memastikan adanya anggaran dan alat, menjaga mutu/kualitas kerja tenaga medis, tenaga administrasi serta pusat data-informasi di rumah sakit.

Ketiga, Litbangkes Jakarta disebut "memonopoli" pemeriksaan sampel pasien terduga COVID-19 sehingga respons terhadap tanggap darurat turut melambat. Dan terakhir, nekat menggelar acara bersifat publik alih-alih menerapkan social distancing.

"Yang paling mengherankan adalah imbauan Presiden Jokowi, yang adalah atasannya langsung, untuk social distancing itu dia hiraukan dengan menggelar seremoni publik. Saya rasa harusnya Presiden Jokowi tersinggung ya ketika anak buahnya sendiri malah menggelar acara publik dan bukannya mempraktekkan social distancing," lanjut Ricky.

Selain itu, Menkes disebutnya tak bisa memberi jawaban yang jelas, meyakinkan, dan kredibel tentang solusi atas tenaga kesehatan yang jumlahnya terbatas, kesiapan dan kualitas rumah sakit untuk menampung pasien COVID-19, protokol di lapangan berjalan dengan efektif atau tidak, dan sebagainya.

"Sekarang ketika mulai ada korbannya di Indonesia, dan WHO nyatakan (COVID-19) sebagai pandemi, Menkes juga tidak tunjukkan kepekaan terhadap krisis. Tawaran bantuan negara lain, dia kesampingkan," tambah sosok yang juga menjabat sebagai Direktur LBH Masyarakat tersebut.

Menyoal langkah menangani krisis, Koalisi Masyarakat Sipil pun meminta pemerintah segera berembuk menentukan kebijakan apa yang bakal diambil. Jika lockdown atau Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB, menurut UU Nomor 6/2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan) ditempuh, maka harus diukur persiapannya sudah sejauh apa.

Jika lockdown/PPSB bukan opsi, maka pemerintah diminta memikirkan taktik lain dalam menekan laju penyebaran COVID-19. Terlebih data terbaru Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada Rabu (18/3) sore, jumlah kasus COVID-19 di Indonesia telah mencapai 227 sekaligus yang tertinggi di Asia Tenggara. Ada kekhawatiran sistem kesehatan dan RS bakal kelabakan jika laju virus tak diperlambat.

"Akhirnya konsekuensi lebih buruknya bisa terjadi. Menurut saya yang hilang dari pemerintah adalah kepekaan merespons krisis. Angka kematian mencapai 19 orang yang artinya proporsinya di kisaran 10% itu harus menjadi alarm bagi pemerintah untuk segera ambil tindakan konkret," pungkas Ricky.