Di DPRD Makassar, KPK Sebut Penyusunan APBD Rawan Potensi Korupsi

KPK mencatat sejumlah permasalahan pada perencanaan dan penganggaran. Dalam dana APBD misalnya, sebanyak 52 persen kasus korupsi yang ditangani KPK adalah kasus korupsi terkait pengadaan barang, jasa dan keuangan negara.

Kemudian dalam hal penyalahgunaan anggaran. Di antaranya ada kasus mark up anggaran, honorarium melebihi ketentuan, kelebihan pembayaran, penyalahgunana bantuan pemerintah daerah seperti bansos, serta korupsi anggaran pendidikan dan kesehatan. Belum lagi penyalahgunaan anggaran perjalanan dinas.  

KPK pun mendorong agar pemerintah daerah bersama DPRD mengikuti regulasi yang ada. Hal ini bertujuan supaya penyusunan APBD tepat waktu sesuai dengan tahapan dan jadwalnya.

"Jika ini tepat waktu, tadi lelang dini bisa dilakukan, serapan anggaran bisa lebih baik lagi," kata Tri Budi.

Pemda kata dia, juga harus memberi ruang yang memadai untuk pembahasan. Di satu sisi, DPRD juga dengan pembahasan yang cukup harus menetapkan dan menyepakati sesuai dengan tahapannya. 

"Jangan sampai itu tadi pembahasan dikebut memberikan waktu yang memadai untuk pembahasan sehingga tidak ada lagi isu DPRD stempel dan sebagainya," kata Tri Budi.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Makassar yang juga Ketua Banggar, Adi Rasyid Ali, mengatakan mengatakan pihaknya akan menyusun perencanaan dan penganggaran APBD sesuai regulasi. Namun peran dari lembaga eksekutif dalam hal ini Pemkot Makassar juga diperlukan.

"Tidak boleh lari dari itu. Yang paling penting kan tentu dalam pelaksanaannya. Tentu kita punya penganggaran tapi yang perlu dikawal baik-baik adalah eksekutifnya," katanya.

Soal APBD Pokok 2024 Kota Makassar, dia mengatakan akan segera ditetapkan dalam waktu dekat.  

"Sebelum tanggal 30 (November) sudah harus ketuk palu. Karena kita sudah KUA PPAS, tanda tangan nota kesepakatan, ranperda sudah itu tinggal pengesahan," katanya.