Makassar, IDN Times - Ratusan orang dari kelompok mahasiswa, ojek online (ojol), hingga organisasi masyarakat (ormas), dikabarkan bakal mengepung Kantor PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi di Jalan Garuda, Kelurahan Kunjung Mae, Kecamatan Mariso, Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), Senin (14/9/2026).
Mereka berencana menggelar aksi demonstrasi besar-besaran sebagai bentuk protes terhadap kelangkaan BBM dan gas elpiji 3 kilogram (kg) yang terjadi di sejumlah wilayah Sulsel.
Berdasarkan data Satuan Intelkam Polrestabes Makassar, terdapat sekitar 16 kelompok yang telah menyampaikan rencana aksi unjuk rasa dengan berbagai isu dan tuntutan.
Aksi tersebut rencananya digelar di tiga titik, yakni Kantor PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, DPRD Sulsel, dan Kantor Gubernur Sulsel.
Kepala Satuan Intelkam Polrestabes Makassar, Kompol Surahman, mengatakan berdasarkan surat pemberitahuan aksi (SPA) yang diterima pihaknya, terdapat lima kelompok yang akan menggelar aksi di Kantor Pertamina.
"Lima kelompok yang ada SPA untuk aksi di Pertamina, namun tidak tertutup kemungkinan ada kelompok yang tanpa SPA ingin aksi di kantor Pertamina," kata Surahman kepada IDN Times, Minggu (13/9/2026).
Berdasarkan pamflet yang beredar di media sosial, sejumlah kelompok yang akan turun aksi di antaranya Jaringan Ojek Online Sulawesi Selatan (JOSS), Koalisi Aliansi Rakyat Makassar, dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Makassar
Di sisi lain, kondisi antrean kendaraan di sejumlah SPBU di Makassar mulai melandai. Antrean panjang yang sebelumnya mengular hingga ke badan jalan kini sudah tidak terlihat.
Surahman mengatakan, kondisi tersebut diharapkan menjadi pertimbangan bagi kelompok yang berencana menggelar aksi terkait kelangkaan BBM.
"Situasi antrean di SPBU hari ini sudah mulai membaik. Bahkan, sudah tidak terlihat lagi antrean di jalan raya. Kemungkinan ini yang menjadi patokan kelompok yang ingin melakukan aksi unjuk rasa," ujar Surahman.
Surahman berharap kondisi SPBU yang mulai kembali normal dapat diketahui oleh massa yang berencana menggelar aksi. Menurutnya, persoalan antrean panjang yang sebelumnya dikhawatirkan saat ini mulai teratasi.
"Tapi karena situasi SPBU sudah mulai normal, mudah-mudahan ini sampai kepada yang mau aksi, bahwa apa yang dikhawatirkan sesungguhnya telah teratasi. Hari ini bisa dilihat dari antrean di SPBU sudah tidak terlihat lagi," katanya.
Sementara menurut JOSS, kelangkaan BBM dan antrean panjang bukan sekadar persoalan kenyamanan masyarakat, tetapi telah menjadi persoalan serius yang secara langsung berdampak terhadap pengemudi ojek online dan pekerja sektor transportasi, yang setiap hari menggantungkan penghasilan dari kendaraan bermotor.
"Kami harus menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk mendapatkan BBM. Waktu yang seharusnya digunakan untuk bekerja dan mencari nafkah justru habis di tengah antrean SPBU. Kondisi ini menyebabkan berkurangnya pendapatan driver, meningkatnya biaya operasional, serta menambah beban masyarakat kecil," ujar JOSS dikutip IDN Times dari pamflet yang beredar.
* Mendesak Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Kota Makassar segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi kelangkaan BBM dan antrean panjang di SPBU.
* Mendesak Pertamina memastikan ketersediaan dan kelancaran distribusi BBM di Kota Makassar agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi secara normal.
* Mendesak pihak terkait melakukan evaluasi terhadap sistem distribusi dan pengawasan BBM sehingga tidak terjadi kelangkaan maupun antrean panjang yang berlarut-larut.
* Meminta adanya solusi khusus bagi pekerja transportasi online, mengingat BBM merupakan kebutuhan utama dalam menjalankan pekerjaan dan mencari nafkah.
* Mendesak pemerintah dan Pertamina memberikan informasi transparan kepada masyarakat mengenai penyebab kelangkaan, ketersediaan stok, distribusi, serta langkah penanganan yang dilakukan.
* Menolak segala bentuk pembiaran terhadap kondisi kelangkaan BBM yang pada akhirnya membebani masyarakat, khususnya masyarakat kecil dan pekerja harian.
* Meminta pemerintah hadir dan berpihak kepada masyarakat, bukan hanya memberikan imbauan, tetapi mengambil tindakan nyata dan terukur sampai persoalan antrean serta kelangkaan BBM benar-benar terselesaikan.
* Menolak keras surat edaran Pemprov Sulsel tentang penerapan kendaraan ganjil-genap di Kota Makassar dan menuntut adanya pengecualian bagi ojol, karena ojek online dinilai merupakan bagian dari pelayanan publik, roda perekonomian, serta sumber penghidupan ribuan driver