Banggar DPRD soal Serapan Anggaran Pemkot Makassar Rendah: OPD Takut

13 Sep 2022, 21:14 WIB

Ilustrasi anggaran (IDN Times/Arief Rahmat)

Makassar, IDN Times - Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kota Makassar menyoroti kinerja Pemkot Makassar. Hal ini berkaitan dengan serapan anggaran yang masih rendah di akhir triwulan III ini.

Juru Bicara Banggar DPRD Makassar, Mario David, mengatakan ada dua faktor yang membuat lambannya penyerapan anggaran di tubuh instansi Pemkot Makassar.

"Satu, kurangnya intensif TPP yang mereka dapatkan. Kedua mereka punya ketakutan karena diperiksa APH (aparat penegak hukum) walaupun niatnya baik mereka tidak lakukan korupsi tapi selalu menjadi korban dan SKPD (OPD) ini merasa takut," kata Mario David, Selasa (13/9/2022).

1. Banggar minta Inspektorat berperan aktif

Balaikota Makassar. IDN Times/Asrhawi Muin

Menurut Mario, pejabat Pemkot Makassar memiliki ketakutan diperiksa aparat penegak hukum (APH) sehingga sangat berhati-hati menggunakan anggaran. Padahal tugas mereka selaku pemegang kuasa pengguna anggaran.

Karena itu, menurut Mario, organisasi perangkat daerah (OPD) Kota Makassar membutuhkan pendampingan internal. Dalam hal ini, dia meminta peran aktif Inspektorat untuk memberikan pencerahan kepada setiap OPD.

"Akhirnya kita minta Inspektorat yang ditugasi untuk melakukan pendampingan internal. Harus menjadi pendamping yang baik, mereview," kata Mario.

2. Inspektorat diminta perbaiki secara internal

Rakor seluruh OPD di Balaikota Makassar, Senin (26/4/2021). IDN Times/Asrhawi Muin

Kemudian, kata Mario, jika OPD ada yang membuat kesalahan, maka Inspektorat seharusnya menuntun dan memperbaiki secara internal. Dengan demikian, APH tidak perlu masuk dan menelisik lebih dalam terkait penggunaan anggaran.

"Kalau sudah diperbaiki APH juga tidak akan masuk. APH melakukan tugas dan fungsinya kalau ada indikasi tapi kalau tidak ada indikasi dan berjalan dengan baik, APIP (Inspektorat) harus menjadi pendamping yang baik untuk SKPD untuk menaikkan semangat kerja mereka," katanya.

3. Danny sebut ada trauma

Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto. IDN Times/Asrhawi Muin

Sementara itu, Wali Kota Makassar Moh Ramdhan 'Danny' Pomanto mengatakan, pihaknya sangat berhati-hati dalam menggarap tender proyek karena adanya pengalaman buruk dari insiden korupsi Rumah Sakit Batua. Sejumlah proyek yang rencananya digarap tahun ini pun stagnan pada proses tender yang dikelola oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP).

"Masalahnya (ada) di ULP. Saya sudah lapor ke Mendagri (Menteri Dalam Negeri) soal ini, ULP itu ada trauma," ucap Danny.