Angkutan Umum Jenis Panther hingga Bus di Sulsel akan Diawasi Ketat

Arafah mengatakan, aturan tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan No 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Mudik Idul Fitri Tahun 1441 Hijriah, dalam Rangka Pencegahan Penyebaran COVID-19.

Selama aturan itu belum dicabut, katanya, seluruh Perusahaan Otobus (PO) hingga penyedia layanan jasa transportasi dalam konteks AKDP di Sulsel, wajib untuk mematuhinya. Hal tersebut bahkan diklaim telah disosialisakan kembali ke seluruh perusahaan transportasi.

Untuk mengawasi aktivitas transportasi umum tersebut, kata Arafah, pihaknya bekerja sama dengan TNI-Polri, Dinas Kesehatan hingga Satpol PP untuk semakin memperketat seluruh pintu masuk perbatasan yang menghubungkan Kota Makassar dengan daerah lainnya.

"Setiap kendaraan yang lewat itu wajib diperiksa. Diminta identitasnya, kemudian surat tugas terkait daerah tujuan. Kedepan ini akan menjadi tambahan, terkait surat bebas COVID-19 yang dikeluarkan oleh instansi kesehatan, rumah sakit atau pun puskesmas," ucap Arafah.

Arafah mengungkapkan, larangan mudik untuk seluruh sarana transportasi memuat penumpang umum tetap dilarang. Namun hal tersebut dikecualikan untuk instansi dan institusi tertentu, sesuai dengan kepentingan umum atau tugas negara.

Seperti TNI-Polri, petugas kesehatan, aparatur sipil negara (ASN), petugas lainnya hingga orang yang sakit. Dengan catatan, disebutkan Arfah, mereka harus dilengkapi dengan surat tugas hingga surat kesehatan bebas dari COVID-19.

"Tapi itu bukan berarti diperbolehkan mudik. Tapi ada kekhususan. Memperlihatkan kelengkapan administrasi kesehatannya, baik itu PCR atau hasil tes lain yang berkaitan dengan COVID-19. Kemudian ada surat pernyataan yang harus ditandatangani," ungkap Arafah.

Jika tidak dilengkapi dengan surat tersebut, maka kendaraan yang hendak melintasi perbatasan wilayah diarahkan untuk putar balik. Sementara mereka yang kedapatan melanggar ditindak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di masa pandemik corona saat ini.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi sebelumnya menyatakan, semua operasional moda transportasi komersial bisa kembali beroperasi mulai Kamis (7/5) lalu. Ini berlaku bagi moda transportasi di laut, udara, maupun darat.

Pernyataan Menhub disampaikan di tengah larangan mudik oleh Presiden Joko "Jokowi" Widodo. Namun Budi Karya mengatakan operasi moda transportasi hanya terbatas untuk kepentingan khusus, mulai dari medis hingga keperluan logistik.

Arafah menyatakan, merujuk dalam seluruh ketentuan tersebut, moda transportasi khususnya darat di Makassar dilarang untuk mengangkut penumpang yang bakal mudik. Kedepan, akses pintu keluar-masuk Makassar inilah yang diawasi ketat.

Selain itu pihaknya juga bakal intens melaksanakan operasi langsung di seluruh terminal di Kota Makassar. "Ini fenomena yang harus dipahami bersama. Makanya selain penumpang, penyedia jasa transportasi ini yang memang betul-betul harus memahami kriteria aturan," tegas Arafah.