Aktivis OMS: Seleksi Anggota KPU Makassar Sarat Kepentingan Politik

Aflina, eks anggota Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan mengatakan, tim seleksi KPU Makassar tidak profesional. Timsel dianggap tidak memahami bimbingan teknis dari KPU RI sebelum menjalankan tugasnya.

"Seharusnya kan mereka sudah paham melalui Bimtek yang dilakukan KPU RI sebelum mereka bekerja," terangnya.

Di sisi lain, lanjut Aflina, OMS Kawal Pemilu 2024 Sulsel juga melihat tidak ada kontrol dari KPU RI jika ada tim seleksi yang bersikap tidak profesional. "Di mana bahwa angka yang seri haruslah mengakomodir seluruh calon peserta. Dan pengumuman delapan nama dilakukan menjelang proses CAT berlangsung. Artinya KPU RI abai untuk berkoordinasi," kata Aflina.

Aflina mengatakan, pihaknya menduga ada keterlibatan partai politik dalam proses seleksi calon anggota di berbagai daerah. Adanya perubahan hasil seleksi diduga sebagai upaya melanggengkan kepentingan politik pihak tertentu.

"Yang kita pantau sudah ada serangkaian insiden, kemudian menyertai seleksi calon penyelenggara, baik yang dilakukan oleh Timsel, komisioner KPU RI, Bawaslu RI dan pihak lain yang invisible dan tak diketahui publik tapi ada pergerakannya," ujarnya.

Aflina mengatakan akan melaporkan tindakan timsel KPU Makassar ke lembaga terkait, yaitu Bawaslu dan DKPP untuk ditindaklanjuti. "Nanti kita kumpulkan dulu pengaduan-pengaduan dari pihak-pihak yang merasa dirugikan. Jika sesuai dengan ketentuan maka kita teruskan," kata dia.

Syamsurijal selaku Ketua Timsel, mengakui memang ada penambahan nama dari 100 orang menjadi 108 orang. Penambahan ini setelah ditinjau oleh KPU RI dan menemukan bahwa ternyata ada beberapa peserta yang nilai seleksi administrasinya sama namun tidak terangkut.

Atas dasar itu, KPU menyampaikan kepada timsel untuk mengikutsertakan peserta yang nilainya sama. Syamsu menjelaskan bahwa penambahan ini berdasarkan pertimbangan asas keadilan.

"Maka yang tadinya jumlahnya 100, itu bertambah menjadi 108. Jadi betul ada norma yang mengatakan bahwa maksimal 20 x kebutuhan tapi di atas norma itu kan ada asas keadilan," kata Syamsu saat dikonfirmasi IDN Times, Senin (25/9/2023).

Syamsu menegaskan bahwa penambahan itu merupakan pertimbangan dari KPU RI. Dalam kasus seperti ini, nilai yang sama harus diloloskan semua atas dasar keadilan. Atas pertimbangan itulah, timsel kembali menggelar rapat pleno pada 23 September. Syamsu pun menegaskan bahwa 8 orang yang bertambah itu bukan karena sengaja diloloskan.

"Ini sama sekali bukan karena 8 orang itu kami loloskan," katanya.