3 Paslon di Makassar Saling Lapor Pelanggaran Kampanye ke Bawaslu

Pengundian nomor urut paslon kepala daerah di Makassar berlangsung di Hotel Harper, Kamis, 24 September, pekan lalu. Kala itu, kata Ilham, APK yang dibawa pendukung paslon disaksikan oleh perangkat penyelenggara pemilu. Pihaknya pun meminta ketegasan Bawaslu soal itu.

"Kami menunggu ketegasannya beberapa hari tidak ada, makanya kami laporkan agar segera ditindaklanjuti. Isi laporannya sebagaimana pelanggaran yang dimaksud dan menindak pelanggaran yang terjadi," ungkap Ilham.

Menanggapi hal tersebut, juru bicara paslon nomor urut 2, Fadli Noor mengaku belum begitu mengetahui jelas persoalan laporan yang diajukan ke Bawaslu.

"Saya belum tahu. Jika benar adanya, kami akan ikuti semua proses penanganan pengaduan yang diatur oleh undang-undang," ujarnya saat dikonfirmasi terpisah.

Di sisi lain Fadli Noor mengatakan, pihaknya telah melaporkan dugaan pelanggaran oleh tim paslon nomor urut 4, Irman Yasin Limpo-Andi Zunnun Armin Nurdin Halid (IMUN). Pelaporan dilayangkan ke Bawaslu Makassar, pada Senin, 28 September. Laporan terkait alat peraga kampanye (APK) milik Appi-Rahman yang sengaja ditimpa dan ditutupi dengan gambar IMUN.

"Kami berharap agar Bawaslu segera bertindak dan bersikap agar ada kepastian hukum," kata Fadli Noor.

Fadli menyatakan pihaknya tidak ingin situasi dan kondisi dalam tahapan kampanye saat ini, dinodai dengan tindakan atau ulah segelintir pihak yang tidak beranggungjawab.

"Kami tak ingin hal ini menjadi preseden buruk yang mencederai falsafah sipakatau dalam praktek berdemokrasi kita," ucapnya.

Fadli mengingatkan Bawaslu bersikap tegas menindaki setiap laporan dugaan pelanggaran.

"Apapun sikap Bawaslu nantinya, akan kami terima, dan kami pastikan bahwa relawan dan jejaring Appi-Rahman tidak akan melakukan pengrusakan pada APK kandidat lain,"  kata dia.

Ketua Tim Hukum IMUN, Achmad R Hamzah membantah tudingan soal penutupan APK. Dia menyatakan pihaknya memasang alat peraga seperti spanduk dan baliho dengan merujuk tata tertib yang disepakati bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan pendamping setiap paslon.

"Kita memasang APK juga merujuk dalam PKPU (Nomor 10 Tahun 2020) tentang kampanye," ujar Achmad saat dikonfirmasi terpisah.

Achmad malah menantang Bawaslu menelusuri laporan yang diajukan tim Appi-Rahman. Sebab diduga baliho yang disebut tertimpa itu sudah ada sebelum penetapan paslon. Jika benar, itu termasuk pelanggaran.

"Yang menjadi pertanyaan, balihonya siapa sebenarnya yang melanggar," katanya.

Achmad bilang, baliho yang ada sebelum masa kampanye bisa dianggap baliho liar. Tapi dia tidak begitu mempersoalkan laporan yang diajukan kubu lawan. Menurutnya, kondisi itu biasa dalam sistem demokrasi.

"Kalaupun tertimpa, berarti itu murni hal yang sifatnya insidentil yang kebetulan. Tidak ada kesengajaan dan tidak ada juga instruksi untuk menutup baliho paslon lain," dia menerangkan.

Achmad menegaskan, pihaknya berkomitmen dan bersikap kooperatif apabila Bawaslu akan memintai keterangan terkait persoalan pelaporan tersebut.

"Pasti kami akan klarifikasi. Saya juga memang dari kemarin menunggu panggilan resmi untuk klarifikasi hal itu," kata Achmad.

Koordinator Divisi Pengawasan dan Humas Bawaslu Makassar Zulfikarnain Tallesang menjelaskan, pihaknya sudah menerima  sejumlah pelaporan dari pihak paslon. Sebagian sudah ditindaklanjuti dengan pengajian oleh tim sentra penegakan hukum terpadu (Gakkumdu).

Soal dugaan pelanggaran kampanye pada pengundian nomor urut, laporan sudah masuk pembahasan kedua. Laporan dianggap memenuhi unsur pasal yang terkait dugaan pelanggaran.

"Sekarang kita ada pemeriksaan beberapa saksi-saksi untuk memastikan ada pelanggaran di situ atau tidak," Zulfikanain menerangkan.

Soal laporan APK yang ditimpa oleh kubu lawan, Gakkumdu menyatakan tidak menemukan unsur atau jenis pelanggaran. Zulfikarnain kemudian menjelaskan definisi APK sesuai Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2020, yang mengatur kampanye di pilkada.

Pada Pasal 1 ayat 2, adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, dan program paslon, simbol, atau tanda gambar paslon yang dipasang untuk keperluan kampanye. APK difasilitasi oleh KPU Provinsi atau kabupaten dan kota yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan dibiayai sendiri oleh pasangan calon. KPU Makassar sendiri belum mengeluarkan fasilitas seperti yang dimaksud aturan itu.

"Sehingga Gakumdu, berkesimpulan bahwa itu bukan APK yang sesuai dengan undang-undang pilkada tetang kampanye. Jadi tidak masuk dalam kategori pelanggaran yang dimaksud," kata Zulfikarnain.