1.589 Ekor Hewan Ternak di Sulsel Terinfeksi PMK, Tersebar 14 Daerah

Muaz menjelaskan bahwa salah satu langkah efektif memutus mata rantai PMK yaitu vaksinasi. Namun vaksinasi saja tidak cukup karena hewan-hewan yang terlanjur terpapar PMK perlu penanganan lebih lanjut. 

Untuk hewan yang terlanjur terpapar, maka pemerintah daerahnya disarankan untuk pemusnahan atau pemotongan bersyarat sebelum menyebar lebih jauh. Lagipula pemerintah pusat juga telah memberikan kebijakan bahwa ada bantuan untuk ganti rugi ternak yang dipotong bersyarat.

"Jadi saya kira masyarakat jika betul-betul ada ternaknya yang terkonfirmasi dan jumlahnya masih kecil itu lebih bagus dilakukan pemotongan bersyarat," katanya.

Untuk kompensasi ganti rugi, pemerintah membayarkan Rp10 juta untuk sapi. Kemudian, kambing sebesar Rp1,5 juta per ekor dan babi sebesar Rp2 juta per ekor.

Pemotongan bersyarat memang menjadi salah satu kebijakan pemerintah pusat untuk menekan penyebaran PMK. Peternak maupun pedagang hewan ternak akan diberikan kompensasi untuk setiap hewan ternak yang dipotong bersyarat.

"Kami sudah rapat koordinasi seluruh indonesia, dipimpin Sekjen Direktorat Peternakan itu sudah ada keputusan untuk biaya penggantian pemusnahan hewan itu Rp10 juta per ekor," kata Muaz.

Untuk vaksinasi sendiri, Pemprov Sulsel telah menerima 15.000 dosis vaksin PMK. Sejauh ini, sebanyak 12.000 dosis telah didistribusikan ke kabupaten/kota terdampak. Dengan demikian, masih tersisa 3.000 dosis.

Sulsel juga berencana mengajukan penambahan vaksin PMK seiring dengan penambahan kasus.

"Kami mengusul meminta sekitar 2,5 juta dosis sesuai dengan hasil perhitungan kebutuhan," kata Muaz.