12 Orang yang Ditangkap di Perairan Kodingareng Makassar Dibebaskan

Ke-12 orang ini ditangkap satuan Dit Polair Polda Sulsel di tengah Perairan Pulau Kodingareng Lompo, Kepulauan Sangkararang sekitar pukul 10.00 WITA pada Sabtu, 12 September 2020 kemarin.

Edy menuturkan, saat itu nelayan yang dalam perjalanan pulang dari lokasi aksi penolakan aktivitas tambang pasir laut tiba-tiba dihadang oleh 2 speedboat milik Polair Polda Sulsel.

Perahu nelayan kemudian dipepet dan ditabrak serta alat kendali perahu dirusak. Perahu terus didorong hingga penumpang yang ada di atas hampir terjatuh ke laut. 

"Kemudian satuan Polairud menarik paksa dan menangkap nelayan, mahasiswa, aktivis lingkungan, dan jurnalis pers mahasiswa yang berada di atas perahu tersebut," kata Edy.

Edy menyebutkan dalam insiden tersebut, seorang nelayan mengalami kekerasan hingga berdarah di bagian wajah. Selain itu, mahasiswa aktivis yang sedang merekam kejadian tersebut ikut ditangkap dan mengalami kekerasan.

"Dipukul di bagian wajah dan badan, ditendang dan lehernya diinjak. Lalu handphone milik Rahmat yang dipakai merekam jatuh ke laut saat hendak disita Polairud," katanya.

Penangkapan terhadap nelayan Pulau Kodingareng bukan kali pertama terjadi. Pada 14 Agustus 2020 lalu, seorang nelayan bernama Mansur Pasang ditangkap dengan tuduhan merendahkan mata uang negara.

Lalu pada 23 Agustus 2020 atau hanya berselang 9 hari, 3 orang nelayan lainnya juga ditangkap saat tengah melaut di wilayah tangkapnya yang kini menjadi lokasi penambangan pasir laut. Dalam insiden itu, 2 kapal nelayan tenggelam dan 1 lagi mengalami kerusakan.

Dari rangkaian peristiwa tersebut, LBH Makassar menilai Dit Polair Polda Sulsel seharusnya melakukan upaya penegakan hukum secara lebih profesional, mengedepankan pendekatan persuasif dan tidak bertindak represif dalam setiap tahapan dengan tetap berdasarkan pada hukum yang berlaku.

LBH Makassar juga meminta Polair tidak melakukan upaya penghalang-halangan pendampingan hukum bagi nelayan. Pasalnya, kata Edy, penasehat Hukum YLBHI LBH Makassar merasa kerap kesulitan akses untuk melakukan pendampingan langsung termasuk kepada mereka yang ditangkap kemarin. 

"Padahal keluarga telah meminta bantuan hukum kepada kami," kata Edy.

Selain itu, jelas Edy, hal ini dimaksudkan agar tidak menimbulkan pertanyaan bagi publik atas sikap profesionalisme kepolisian dalam menangani situasi konflik ruang di Pulau Kodingareng Lompo, Kepulauan Sangkararang.

YLBHI LBH Makassar juga mengingatkan pihak kepolisian agar tetap bersikap netral dan tidak melampaui kewenangannya sebagai penegak hukum dalam menanggapi atau menghadapi konflik ruang tersebut. 

"Konflik antara nelayan yang sedang mempertahankan hak hidup dan ruang penghidupan dengan pihak perusahaan penambang pasir laut di wilayah tangkap mereka," kata Edy. 

Dikonfirmasi terpisah, Direktur Direktorat Polair Polda Sulsel, Kombes Pol Heri Wiyanto mengatakan, nelayan dan aktivis dibebaskan lantaran tidak ditemukan bukti atas dugaan aksi perusakan kapal penambang pasir.  

"Tadi siang sudah saya lepaskan. Karena tidak cukup buktinya," jelas Heri kepada jurnalis, Minggu.