Comscore Tracker

Desa Talaga Sulteng jadi Kawasan Pangan Nusantara untuk Sokong IKN

Pemprov Sulteng siapkan lahan seluas 850 Ha di Donggala

Makassar, IDN Times - Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) mulai menjalankan program nasional Kawasan Pangan Nusantara atau KPN, yang akan mendukung pasokan pangan untuk Ibu Kota Negara (IKN) di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur (Kaltim).

"Program ini ada wujud dari komitmen Pemprov untuk mendukung penuh percepatan pembangunan IKN di Kaltim," jelas Ridha Saleh, Tenaga Ahli Gubernur Sulteng, dikutip ANTARA, Senin (26/9/2022).

1. Kawasan Pangan Nusantara di Desa Talaga

Desa Talaga Sulteng jadi Kawasan Pangan Nusantara untuk Sokong IKNIlustrasi sawah. ANTARA FOTO/Abriawan Abhe

Menurut Ridha, Gubernur Sulteng, Rusdi Mastura, telah menandatangani Surat Keputusan tentang penetapan KPN di Desa Talaga, Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala.

Penetapan Desa Talaga, tambah Ridha, diperkuat dengan Rekomendasi Kawasan Pangan Nusantara yang dikeluarkan Bappeda Sulteng kepada Bupati Donggala.

Ridha menjelaskan, status lahan KPN di Desa Talaga, seluas 850 hektare yang berada di area pegunungan.

2. Pembukaan lahan untuk KPN

Desa Talaga Sulteng jadi Kawasan Pangan Nusantara untuk Sokong IKNIlustrasi lahan sawah (IDN Times/ Ervan)

Hingga saat ini, pembukaan lahan untuk KPN di Sulteng sudah mencapai 40 hektare. Termasuk penyediaan fasilitas yang antara lain berupa, akses jalan, instalasi air, dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).

"Satu hal yang paling disyukuri masyarakat setempat, khususnya yang memiliki perkebunan kelapa di sekitar kawasan adalah terbuka akses jalan dan ketersediaan air," tambah Ridha.

Baca Juga: Menteri ATR/BPN: Sulbar Strategis Dukung Pembangunan IKN

3. Akses jalan memudahkan pemilik kebun

Desa Talaga Sulteng jadi Kawasan Pangan Nusantara untuk Sokong IKNIlustrasi. Pedagang kelapa muda (ANTARA FOTO/Irwansyah Putra)

Camat Dampelas, Arwin, mengatakan di sekitar lahan KPN terdapat perkebunan kelapa milik masyarakat yang luasnya sekitar 1.500 hektare.

Menurut Arwin, pemilik kebun diuntungkan setelah adanya akses jalan. Sebab, sebelum adanya jalan tersebut, kelapa yang dipanen harus diangkut melalui jalur laut.

"Akan tetapi perjalanan menggunakan gerobak itu tidak bisa sampai ke perkampungan, harus dilanjutkan menyewa jasa ojek sepeda motor dengan biaya satu karung kopra seharga Rp20 ribu dengan waktu tempuh 4-5 jam," katanya.

Baca Juga: Kisah Rahmi, Anak Donggala Berjuang Melawan Dampak Krisis Iklim

Topic:

  • Irwan Idris

Berita Terkini Lainnya