TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times
© 2024 idntimes.com by IDN Media
Home News Indonesia

2 ASN dan 1 Pengusaha di Minahasa Utara Tersangka Korupsi Dana COVID

Eks Bupati Minahasa Utara juga diduga terlibat korupsi

Konferensi pers kasus korupsi dana COVID-19 di Minahasa Utara, Sulawesi Utara, Rabu (16/2/2022). IDN Times/Savi
Verified
Savi

Manado, IDN Times - Dua aparatur sipil negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara (Pemkab Minut), Sulawesi Utara (Sulut), bersama seorang pengusaha diduga terlibat korupsi dana penanganan dampak ekonomi COVID-19 pada tahun 2020.

Ketiga tersangka adalah mantan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Minahasa Utara berinisial JNM alias Johana, Mantan Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah (Setda) berinisial MMO alias Marten, dan Direktur CV Dewi berinisial SE alias Sutrisno.

Kepala Bidang Humas Polda Sulut, Kombes Pol Jules Abraham Abast, menyebut, pada tahun 2020 Pemkab Minahasa Utara mengalokasikan anggaran penanganan dampak ekonomi COVID-19 ke sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) dan Setda dengan total anggaran Rp67.737.000.000.

“Pemkab Minut mengalokasikan anggaran kepada beberapa OPD sejumlah Rp 62.750.000.000,00 dan ke Setda sejumlah Rp 4.987.000.000,00,” ujar Jules, Selasa (15/2/2022).

Selain ketiga tersangka tersebut, Bupati Minahasa Utara saat itu, Vonnie Anneke Panambunan, yang saat ini tengah menjalani masa hukuman pidana atas kasus korupsi proyek pemecah ombak Likupang, juga diduga terlibat.

1. Merugikan negara sebesar Rp61 miliar

Konferensi pers kasus korupsi dana COVID-19 di Minahasa Utara, Sulawesi Utara, Rabu (16/2/2022). IDN Times/Savi

CV Dewi yang saat itu memenangkan tender pengadaan bahan pangan guna menangani dampak ekonomi pandemik COVID-19, menerima anggaran sebesar Rp67 miliar. Namun, usai dana dicairkan di Bank SulutGo Pusat di Manado, uang tersebut tak dibelanjakan kebutuhan pangan bagi masyarakat, melainkan diberikan ke JNM.

“Dari perbuatannya tersebut, SE mendapat fee dari setiap tahapan pencairan anggaran yang dilakukan sebanyak 9 kali,” tambah Jules.

Berdasarkan audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Sulut, kasus ini menyebabkan kerugian negara sebesar Rp61.021.406.385,22.

Selain itu, sembako yang dibagikan ke masyarakat merupakan bantuan CSR dari perusahaan, namun dibuat seakan-akan bantuan tersebut berasal dari Pemkab Minahasa Utara.

“Paket sembako itu hanya berisi minyak goreng, beras, dan ikan kaleng,” ucap Direktur Kriminal Khusus Polda Sulut, Kombes Pol Nasriadi.

2. Ketiga tersangka diancam hukuman mati

Konferensi pers kasus korupsi dana COVID-19 di Minahasa Utara, Sulawesi Utara, Rabu (16/2/2022). IDN Times/Savi

Penyidik Direktorat Kriminal Khusus (Ditrekrimsus) Polda Sulut berhasil menyita beberapa barang bukti berupa dokumen pengadaan barang, dokumen pencairan keuangan, dokumen penyaluran bahan pangan kepada masyarakat dari semua perangkat pemerintah desa se-Kabupaten Minut, 1 unit mobil Honda HRV warna abu-abu milik tersangka JNM, dan sebidang tanah beserta sertifikat hak milik atas nama tersangka JNM yang berada di Kelurahan Rap-rap, Kecamatan Airmadidi, Kabupaten Minut.

Kini, ketiga tersangka ditahan di Polda Sulut. Atas perbuatannya, ketiga tersangka dikenai Pasal 2 dan/atau Pasal 3 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP.

“Ancaman hukumannya pidana mati, yaitu merupakan pasal pemberatan karena perbuatan dilakukan saat bencana non-alam. Atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, dan/atau denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00,” tutur Jules.

Baca Juga: Seorang Dosen Fakultas Hukum Unsrat Manado Diduga Cabuli Mahasiswi

3. Polda Sulut tak menampik kemungkinan adanya tersangka lain

Ilustrasi Koruptor (IDN Times/Mardya Shakti)

Direktur Kriminal Khusus Polda Sulut, Kombes Pol Nasriadi mengatakan, dalam dugaan kasus korupsi dana penanganan dampak ekonomi pandemi COVID-19, kemungkina akan ada tersangka lain.

“Intellectual dader-nya adalah yang memimpin saat itu, sebagai bupati saat itu. Kami akan periksa dan apabila memenuhi unsur pidananya, akan kami jadikan sebagai tersangka,” kata Nasriadi.

Bupati yang menjabat pada saat itu adalah Vonnie Anneke Panambunan, yang saat ini tengah menjalani hukuman pidana selama empat tahun atas kasus korupsi proyek pembangunan pemecah ombak di Likupang, Minut tahun 2016. 

Saat ini ia ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas IIA Manado atau Rutan Malendeng.

Baca Juga: Perayaan Cap Go Meh di Manado, Kelenteng Tak Seramai sebelum Pandemik

Topik:
korupsi
Manado
COVID-19
Sulawesi Utara
Update me
Berita Terkini Lainnya

Makassar Investment Forum, 50 Kota Tawarkan Proyek ke Investor Asing

Ingat! Operasi Patuh Masih Berlangsung, Ini 8 Sasaran Pelanggaran

Ini Rekomendasi Rakernas XVI APEKSI 2023 di Makassar

Pemuda di Makassar Ditikam usai Teriaki Istri Orang Janda Pirang

Relawan Ganjar Bekali Pemuda Bone Cara Pembuatan Pupuk Organik

Anak di Maros Dicabuli Ayah Tiri saat Ibunya Bekerja

Hasil Rekomendasi Rakernas XVI APEKSI Diserahkan kepada Tiga Bacapres

Mahfud Pastikan Ponpes Al Zaytun dan Alumninya Tidak Bermasalah

Ketua Bawaslu Sulsel: Tekanan Politik Pengaruhi Pengambilan Keputusan 

Menhan Prabowo Subianto Bagi-Bagi Motor Trail di Makassar