TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Percepatan Pembangunan IKN Nusantara Didukung 6 Provinsi dan 41 Pemda

Pembangunan IKN Nusantara di Kaltim terus dipercepat

Pj Gubernur Sulbar Akmal Malik (IDN Times/Ilman Nafi'an)

Makassar, IDN Times - Pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur (Kaltim), didukung 41 kabupaten/kota dari enam pemerintah provinsi di Indonessia. Dukungan percepatan pembangunan IKN di Kaltim tersebut ditandai dengan penandatanganan pakta komitmen.

Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Akmal Malik yang juga menjabat Pj Gubernur Sulawesi Barat menjadi inisiator penandatanganan pakta komitmen yang digelar di Mamuju, Sulawesi Barat, Senin (20/6/2022).

1. Kolaborasi antardaerah perlu dibangun

Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik (dok. Kapuspen Kemendagri)

Menurut Akmal Malik, dalam perspektif kebijakan otonomi daerah, kolaborasi dan sinergitas antara pemerintah daerah perlu dibangun untuk mendukung percepatan pembangunan IKN Nusantara.

Penandatanganan pakta komitmen itu, menurut Akmal, merupakan bentuk inisiatif dan partisipasi dari Pemda di seputar Selat Makassar untuk mendukung kebijakan Presiden Joko "Jokowi" Widodo.

"Wujud nyata tahap awal dari dukungan pemerintah daerah untuk bersinergi dan berkolaborasi mempercepat pembangunan IKN ini adalah dengan penandatanganan pakta komitmen ini," kata Akmal Malik.

Baca Juga: Ali Baal Hadiri Pelantikan Pj Gubernur Sulbar di Jakarta

2. Dukungan pemda merupakan bentuk otonomi nyata

Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik (dok. Kapuspen Kemendagri)

Akmal menjelaskan, otonomi daerah harus menghadirkan kebersamaan, keguyuban dan mempererat semangat persatuan dan kesatuan berbangsa dan bernegara. Kolaborasi yang sudah dibangun dalam mendukung IKN Nusantara adalah salah satu bentuk spirit berotonomi secara nyata.

Enam provinsi yang turut menandatangani pakta komitmen mendukung percepatan pembangunan IKN ini, selain Akmal Malik selaku Pj Gubernur Sulbar, yakni Kalimantan Timur yang diwakili Wakil Bupati Paser Syarifah Nasitah Assegaf, Pemprov Sulsel diwakili oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Andi Aslam Patonangi.

Kemudian Pemprov Kalimantan Selatan diwakili oleh Kepala Bappeda Ariadi Noor, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Rudi Dewanto mewakili Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, serta Kalimantan Utara yang diwakili oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan.

Baca Juga: Pj Gubernur Sulbar Diminta Tingkatkan Kesejahteraan Warga

Berita Terkini Lainnya