Pemprov Sulteng Bentuk Tim Penyelesaian Konflik Agraria
Investasi dan kepentingan masyarakat harus berjalan seiring
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Makassar, IDN Times - Gubernur Sulawesi Tengah Rusdy Mastura mengumumkan pembentukan tim penyelesaian konflik agraria. Itu jadi upaya untuk menjamin hak-hak warga terhadap tanah.
Pembentukan tim menyusul insiden berdarah demonstrasi penolakan tambang emas di Parigi Moutong, pekan lalu. Pada peristiwa itu seorang demonstran tewas diduga terkena peluru aparat.
"Tim harus terdiri dari orang-orang yang memiliki kompetensi dan kapasitas yang selama ini bergabung dalam pendampingan masyarakat," kata Gubernur Sulteng Rusdy Mastura dikutip dari Antara, Rabu (16/2/2022).
Baca Juga: Propam Polri Didesak Ungkap Penembak Demonstran di Parigi
1. Kepentingan masyarakat mesti berjalan beriringan dengan investasi
Gubernur Rusdy Mastura menyadari bahwa, masalah-masalah konflik agraria cenderung berkaitan dengan investasi yang menimbulkan gesekan di masyarakat. Hal itu memberikan dampak terhadap pembangunan di daerah. Dua ingin ada tim yang bisa menyelesaikan masalah tersebut, sehingga antara kepentingan masyarakat dan investasi bisa dapat berjalan dengan baik.
Jika persoalan agraria terselesaikan, Gubernur percaya pendapatan asli daerah (PAD) Sulteng bisa naik menjadi Rp5 triliun, dari saat ini senilai Rp1 triliun lebih. Peningkatan PAD dapat terlaksana salah satunya bila adanya investasi pada sektor agraria.
Di satu sisi, kata Gubernur, pemerintah harus menurunkan angka kemiskinan daerah yang saat ini berada di angka 13 persen.
"Kita tidak boleh hanya mengandalkan APBD, karena APBD kita tidak mampu. Kita butuh keterlibatan swasta," katanya.
Baca Juga: Demo Tolak Tambang Emas di Parigi, Satu Warga Diduga Tewas Tertembak