Kapolda Sulteng Minta Maaf soal Kasus Asusila Eks Kapolsek
IDN Times/Galih Persiana
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Makassar, IDN Times - Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah Irjen Rudy Sufahriadi menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat di daerahnya, menyusul kasus asusila yang menjerat anggotanya.
Kapolda meminta maaf terkait perbuatan asusila oknum eks kepala polsek di Kabupaten Parigi Moutong berinisial Iptu IDGN. Iptu IDGN dilaporkan berbuat asusila dengan anak seorang tersangka dengan janji ayahnya akan dibebaskan dari tahanan.
“Selaku Kapolda Sulteng saya menyampaikan permohonan maaf saya kepada masyarakat karena masih ada anggota yang melakukan pelanggaran disiplin,” kata Rudy dikutip dari Antara, Senin (25/10/2021).
Baca Juga: Polda Sulteng Diminta Usut Dugaan Asusila Kapolsek di Parigi Moutong
1. Kasus tetap jalan
(Ilustrasi asusila) IDN Times/Sukma ShaktiRudy menegaskan bahwa pihaknya mengusut tuntas kasus asusila eks kapolsek tersebut. Itu sesuai instruksi Kapolri, yakni menindak dan memberikan hukuman tegas kepada anggota Polri yang melakukan kesalahan maupun pelanggaran hukum lainnya.
“Sesuai dengan instruksi Kapolri, kita tidak boleh ragu-ragu untuk menindak dan memberikan hukuman,” tegas Rudy.
Kata Rudy, pemberian sanksi hukum juga berlaku untuk semua anggota yang terbukti melakukan kesalahan maupun pelanggaran hukum lainnya.
“Kami akan tegas menangani anggota yang terbukti salah,” kata dia.
“Kita sudah datang ke rumah korban untuk meyakinkan bahwa saya akan profesional menangani anggota yang salah,” dia menambahkan.
2. Polda rekomendasikan pemecatan
Kapolda Sulawesi Tengah, Irjen Pol Rudy Sufahriadi. (dok. Humas Polda Sulawesi Tengah)Sebelumnya, sidang kode etik terhadap oknum Kapolsek di Kabupaten Parigi Moutong digelar, Sabtu (23/10). Dari hasil sidang tersebut, kapolsek berpangkat Iptu itu dinyatakan melanggar etik dan direkomendasikan untuk pemberhentian tidak dengan hormat atau dipecat.
Kapolsek berinisial IDGN telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dan pasal 14 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.1 tahun 2003 tentang Pemberhentian anggota Polri. Dan pasal 7 ayat (1) huruf b dan pasal 11 huruf c Peraturan Kapolri No.14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri.
"Terhadap putusan rekomendasi PTDH tersebut Iptu IDGN menyatakan banding," kata Kapolda Sulteng.
3. Iptu IDGN sudah menganggalkan jabatannya
Ilustrasi kekerasan pada perempuan (IDN Times/Arief Rahmat)Sebelum putusan sidang etik itu, eks kapolsek Iptu IDGN tersebut telah dibebastugaskan dari jabatannya sejak 15 Oktober 2021 dan digantikan dengan pejabat sementara.
Iptu IDGN terlibat kasus asusila dengan seorang remaja perempuan berinisial S yang berdomisili di Kabupaten Parimo.
IDGN diduga memanfaatkan jabatannya dan berjanji kepada S akan membebaskan ayahnya yang terjerat kasus pidana pencurian hewan ternak jika menuruti keinginannya. Hingga perbuatan tersebut dilakukan, IDGN tidak kunjung membebaskan ayah S.
Baca Juga: Kapolsek di Sulteng Diduga Kirim Chat Mesum ke Anak Tersangka