TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Waspada! Jelang Pilkada, Polda Sulsel Intensif Patroli Cyber di Medsos

Polisi memantau konten-konten yang berbau provokatif

Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Pol Ibrahim Tompo. IDN Times/Sahrul Ramadan

Makassar, IDN Times - Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan terus mengawal tahapan pemilihan kepala daerah serentak 2020, yang puncaknya pada 23 September mendatang. Kepala Bidang Humas Polda Sulsel Kombes Ibrahim Tompo mengatakan, salah satu yang menjadi fokus pengamanan adalah dunia maya, sehingga patroli cyber bakal digelar lebih intensif.

"Kita akan menghadapi pilkada, makanya secara otomatis tim ini akan lebih intens untuk melakukan patroli cyber untuk melihat pelanggaran-pelanggaran yang terjadi," kata Ibrahim kepada IDN Times, Senin (2/3).

Baca Juga: Polisi Fokus Pantau Black Campaign di Pilkada Makassar 2020

1. Tim Cyber Polda Sulsel memantau konten yang bersifat provokatif di media sosial

IDN Times/Aan Pranata

Tahapan pilkada serentak 2020 telah berjalan sejak akhir tahun 2019 lalu. Di Sulsel, pilkada bakal digelar di 12 kabupaten/kota, termasuk Makassar, ibu kota provinsi.

Ibrahim mengatakan, polisi bakal mengamankan setiap tahapan pilkada. Tim Cyber Polda Sulsel dikerahkan untuk memantau dan mengawasi pengguna maupun konten media sosial.

Tim Cyber ditugaskan mencegah penyebarluasan konten informasi yang dianggap dapat mengganggu ketertiban, dan kondusifitas selama tahapan pilkada. Misalnya hoaks atau disinformasi.

"Itu untuk merepresif terkait dengan hal-hal dalam konteks pelanggaran cyber," Ibrahim menjelaskan.

2. Polda Sulsel membuka pintu laporan tindak pidana cyber selama Pilkada 2020

Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Ibrahim Tompo. IDN Times / Sahrul Ramadan

Ibrahim menyebutkan, Tim Cyber berada di bawah naungan Direktorat Kriminal Khusus (Krimsus) Polda Sulsel. Anggota tim ini akan bekerja bergantian selama 24 jam.

Mereka berpatroli di jagat maya untuk menganulir saluran informasi yang sumbernya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Mulai dari penyebaran konten informasi bohong atau hoaks, hingga informasi bersifat provokatif lainnya.

Polda Sulsel membuka pintu penampungan laporan bagi siapa pun pihak yang merasa dirugikan, jika menemukan penyebaran informasi salah dalam momentum pilkada ini.

"Kita juga akan menampung semua laporan-laporan yang masuk kemudian akan menindaklanjutinya dengan langkah hukum," tegas mantan Kabid Humas Polda Sulawesi Utara ini.

Baca Juga: Bawaslu: Indeks Kerawanan Pilkada Makassar Tertinggi Ketiga Nasional

Berita Terkini Lainnya