TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Langgar Protokol Kesehatan di Makassar KTP Dicabut? Ini Penjelasannya

Satpol PP razia masker di area publik

Ilustrasi PSBB. ANTARA FOTO/Abriawan Abhe

Makassar, IDN Times - Pemerintah Kota Makassar menyiapkan sanksi tegas kepada pelanggar protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Sanksi ditekankan kepada warga yang membuat kerumunan, tidak mengenakan masker di tempat umum, serta tidak menjaga jarak.

Kepala Satpol PP Makassar Iman Hud nengungkapkan, petugas akan menggelar razia. Pihaknya akan menyita identitas warga sudah berulang kali ditegur namun tetap tak mengindahkan aturan tentang protokol pencegahan COVID-19.

"Kita sita (KTP) kalau berulang kali melakukan pelanggaran, tidak patuh. Dibekukan jika perlu," kata Iman di Makassar, Sabtu (20/6).

Mulai hari ini Satpol PP bakal menggelar razia sebagai penegakan Peraturan Wali Kota Nomor 31 Tahun 2020 tentang protokol pencegahan COVID-19. Aturan itu sudah disosialisasikan sejak Kamis (18/6) lalu. Razia digelar di berbagai tempat area publik, antara lain kafe dan pusat perbelanjaan.

"Kita melaksanakan kegiatan protokol kesehatan. Mengarahkan pengunjung untuk mencuci tangan, dan mengecek suhu tubuh pengunjung, menegur pengunjung yang tidak memakai masker dan mengingatkan pengunjung untuk selalu jaga jarak," Iman menerangkan.

1. Pembekuan KTP tidak diatur di dalam UU

ANTARA FOTO/Abriawan Abhe

Mersepons ucapan Kasatpol PP, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar Ariaty Puspasari buka suara. Dia menyebut wacana pembekuan KTP bagi pelanggar protokol kesehatan tidak ada di undang-undang.

"Saya luruskan dulu. Di UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, tidak ada satu pasal pun mau pun ayat yang menyatakan pembekuan KTP Elektronik," kata Ariaty kepada IDN Times saat dikonfirmasi terpisah.

Ariaty menjelaskan, tidak ada satu pun poin di dalam Perwali 31/2020 yang menyebutkan bahwa KTP bagi pelanggar protokol kesehatan dibekukan atau dinonaktifkan. Terlebih jika disebut merujuk dalam UU tentang administrasi kependudukan.

"Kalau pun ada, misalnya ada pembekuan, itu betul-betul extra ordinary yang tidak diatur dalam UU," ujarnya.

2. Pembekuan KTP secara sepihak merupakan pelanggaran undang-undang

Ilustrasi e-KTP. IDN Times/Asrhawi Muin

Sanksi pembekuan KTP warga, menurut Ariaty bukan hal yang mudah. Pembekuan nomor identitas kependudukan (NIK) KTP hanya dapat dilakukan ketika warga memiliki dua identitas yang sama atau ganda.

"Dan pembekuan itu hanya menjadi kewenangan Dirjen Dukcapil," Ariaty menegaskan.

Dia menjelaskan bahwa seluruh Kantor Disdukcapil daerah, termasuk Makasar, bertugas dan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kerahasiaan identas warga. Artinya, jika warga yang dibekukan KTP-nya tanpa melalui proses administrasi resmi, maka pihak tersebut dianggap melanggar ketentuan perundang-undangan.

Bisa jadi, menurut Ariaty, sanksi yang bakal diterapkan bagi pelanggar hanya penyitaan sementara kartu identitas.

"Sama halnya misalnya seperti kepolisian kalau melanggar lalu lintas yang disita itu SIM. Kalau prosedurnya sudah dilengkapi maka akan dikembalikan. Mungkin kurang lebih seperti itu," katanya.

Berita Terkini Lainnya