KontraS Sulawesi: Kemunduran Demokrasi dan HAM Era Jokowi-Ma'ruf
Catatan KontraS Sulawesi pada Hari HAM Internasional 2021
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Makassar, IDN Times - Badan Pekerja Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KotraS) Sulawesi mencatat, sepanjang tahun 2021 tren kekerasan yang dilakukan oleh negara masih terus berlangsung di berbagai sektor. Upaya penegakan hak asasi manusia (HAM) dalam satu tahun terakhir cenderung diabaikan.
"Hal ini ditandai dengan semakin bebalnya negara untuk tetap menerapkan kebijakan yang dikritik oleh masyarakat," kata Koordinator Badan Pekerja KontraS Sulawesi, Asyari Mukrim, lewat keterangan tertulisnya dalam peringatan hari HAM 10 Desember, kepada jurnalis, Minggu (12/12/2021).
1. Negara disebut anti nilai-nilai HAM
Sebaliknya menurut Asyari, upaya untuk menuntut keadilan dan pemenuhan hak atas demokrasi yang sejati cenderung dihadapkan dengan watak yang terkesan otoriter. Baik yang muncul pada level kebijakan maupun pada situasi di lapangan. "Negara sedang menuju situasi yang semakin anti nilai-nilai HAM," ungkap Asyari.
Asyari menuturkan, upaya pengakuan, perlindungan, dan pemenuhan HAM semakin terancam. Ancaman tersebut hadir dalam bentuk legitimasi negara terhadap bentuk-bentuk pelanggaran HAM. Baik hak-hak yang masuk dalam kategori Hak Sipil dan Politik (Sipol) maupun Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Ekosob).
Semakin meningkatnya kekerasan di berbagai level menjadi penanda bahaya bagi keberlangsungan demokrasi dan kebebasan sipil di Indonesia. "Upaya penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM masih terus terkubur dan penegakan hukum masih menjadi jalan gelap yang mesti ditempuh," ucap Asyari.
Baca Juga: Mengurai Benang Kusut Terorisme dan Kekerasan Bersama KontraS Sulawesi
Baca Juga: Aksi Hari HAM di Makassar, Ini Tuntutan untuk Rezim Jokowi-Ma'ruf