Cerita Transpuan di Makassar, KTP, dan Akses Layanan Pemerintah
Dewi sudah mengurus KTP pada Oktober 2020
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Makassar, IDN Times - Pandemik COVID-19 yang melanda Indonesia dua tahun terakhir, berdampak ke semua sektor pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Mulai dari transportasi, ekonomi hingga pelayanan kesehatan.
Di Kota Makassar, proses pelayanan publik bagi transgender terkesan sulit karena untuk mengurus segala sesuatu dibutuhkan kartu identitas atau Kartu Tanda Penduduk (KTP). Kondisi itulah yang dirasakan Dewi, seorang transpuan yang berprofesi sebagai penata rias di sebuah salon.
"Sebelum saya punya KTP, akses saya sangat sulit apalagi di saat ingin bepergian. Terutama untuk akses kesehatan di masa pandemi," kata Dewi saat berbincang dengan IDN Times, Sabtu (11/9/2021) malam.
1. Sebelum punya KTP, Dewi pakai KK untuk urus segala sesuatu
Dewi menuturkan, sebelum memiliki KTP, dia hanya menggunakan kartu keluarga (KK) untuk mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan pelayanan pemerintah. Namun, kata Dewi, KK bukan jaminan pengurusan layanan publik bisa tuntas dalam waktu singkat dibandingkan dengan KTP. Sebab, sebagian orang masih mempersoalkan ekspresi gender dari pemilik KTP.
"Perbedaan sebelum punya KTP mungkin lebih was-was ketika ingin melakukan sesuatu. Tapi setelah memiliki KTP semua hal yang berhubungan dengan identitas saya lebih mudah khususnya terkait akses kesehatan," jelasnya.
Baca Juga: Curhat Transpuan Depok Hidup Berpindah-pindah karena Dikucilkan Warga