Aliansi Barbar Makassar Demo Tutup Jalan, Desak UU Ciptaker Dicabut

2. Omnibus Law berdampak pada hilangnya kepastian pekerjaan hingga jaminan sosial

Lebih jauh Sari menyatakan, Omnibus Law berdampak pada hilangnya kepastian pekerjaan, penghasilan, hingga jaminan sosial. Undang-undang itu, katanya, juga dengan sewenang-wenang membuat perusahaan bisa memutus hubungan dengan para pekerja. Khususnya, ketika jasa tenaga kerja tidak dibutuhkan lagi.

"Kemudian dihapuskannya hak cuti, khusus perempuan yang haid ataupun melahirkan. Buruh perempuan tidak akan mendapatkan gaji apabila mengambil cuti tersebut. Tidak ada kewajiban perusahaan untuk membayarkan pesangon," tegasnya.

Omnibus Law, lanjut Sari, juga secara mendasar menghilangkan sanksi pidana bagi perusahaan yang melanggar hak normatif bagi seluruh kelompok buruh. Belum lagi, jaminan sosial pekerja yang sangat tidak jelas. "Dan masih banyak pasal-pasal dalam undang-undang ini yang bermasalah," imbuhnya.