Alasan Warga Pulau Kodingareng Usir Kapal Penambang Pasir Laut

2. Pemerintah diminta segera menghentikan aktivitas penambangan pasir laut

Warga Pulau Kodingareng juga berunjuk rasa di Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Selatan, pada Kamis 23 Juli 2020. Tapi warga gagal bertemu Gubernur Nurdin Abdullah.

"Padahal kami hanya mau mengadu. Tolong pemerintah suruh itu perusahaan berhenti kasih rusak laut kami. Kami hidup dari situ. Makan, kasih sekolah anak-anak kami semua dari laut. Laut hidupi kami, makanya kami nelayan Kodingareng jaga terus itu laut," ucap Zakiah.

Dia memperkirakan ada lima ribu warga Pulau Kodingareng yang disebut terdampak aktivitas tambang pasir. Salah satu dampak yang paling terasa adalah kurangnya pendapatan akibat tangkapan yang menurun. Dulu, sekali melaut, suaminya bisa membawa pulang 60 kilogram ikan.

"Satu kilogram biasanya kita jual sampai Rp40 ribu ikan tenggiri biasa. Sekarang hampir tujuh bulan ada warga yang tidak melaut. Stres tidak dapat ikan. Uang dipakai habis buat beli BBM kapal. Terpaksa cari kerja lain."

3. Perusahaan asing penambang disebut melanggar kesepakatan

Koalisi Selamatkan Laut Indonesia memantau perkembangan penolakan yang dilakukan warga Pulau Kodingareng. Mereka mencatat sejumlah pelanggaran yang dilakukan perusahaan swasta yang mengerjakan pengerukan pasir untuk Makassar New Port.

Ketua Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Indonesia, Merah Johansyah mengungkapkan, perusahaan asal Belanda itu melanggar kesepakatan bersama tanggal 8 Juli 2020 tentang pengehentian aktivitas tambang pasir di wilayah Perairan Sangkarrang, Kodingareng. Kesepakatan berdasarkan hasil dialog virtual bersama Duta Besar Belanda.

"Kita telah mengirim surat protes bahkan ditandatangi oleh lebih dari 40 lembaga dan organisasi masyarakat sipil. Kedubes Belanda saat itu berkomitmen akan mengedepankan dialog untuk menyelesaikan masalah lewat diskusi. Bukan mengedepankan kekerasan," Merah menerangkan.

Dia mengatakan, perusahaan itu diam-diam kembali beroperasi di wilayah laut Kodingareng pada 16 Juli 2020 lalu. 

"Itu menunjukan pihak-pihak yang terkait dengan Kedubes Belada, tidak sungguh-sungguh mengedepankan dialog. Tidak mungkin ada dialog yang setara kalau operasi tambang masih berlangsung," katanya.