Unjuk Rasa, KPA Sulsel Tuntut Pemerintah Selesaikan Konflik Agraria
Aksi unjuk rasa digelar di depan Gedung CCC, Makassar
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Makassar, IDN Times - Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Sulawesi Selatan menuntut pemerintah merevisi dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) karena tak ada upaya penyelesaian konflik agraria. Padahal RPJMD harus melibatkan masyarakat sipil dan dilakukan secara partisipatif. Mereka juga menuntut transparansi dan akuntabilitas dalam penyusunan RPJMD ke publik.
1. Aksi demontrasi saat Menteri Syafruddin hadir di Makassar
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Syafruddin menyampaikan sambutan dalam kegiatan penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2019. Tak berselang lama datang sekelompok orang berunjuk rasa di depan CCC Makassar.
Juru bicara Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Sulawesi Selatan, Rizal Karim mengatakan RPJMD merupakan patokan kebijakan pembangunan lima tahun ke depan. Karena itu yang paling penting adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
“Ini masih jauh dari harapan masyarakat,” tutur Rizal di depan gedung CCC Makassar, Kamis (20/12).