TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Proyek Jalur Kereta Api Makassar Tak Mungkin Direlokasi ke Parepare

Pembangunan untuk tahun 2023 tetap jalur Makassar-Maros

Proyek kereta api Trans Sulawesi jalur Makassar-Parepare. (Dok. Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan)

Makassar, IDN Times - Polemik pembangunan jalur kereta api di Makassar sampai saat ini belum menemukan titik terang. Hal ini pun mencuatkan isu relokasi di mana pembangunan jalur dari Barru langsung dilanjut ke Parepare untuk tahun 2023 mendatang.

Namun menurut Plh Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Sulawesi Selatan (Sulsel), Aruddini, relokasi pembangunan tampaknya tidak memungkinkan. Sebab perencanaan sejauh ini sudah matang.

"Kalau saya lihat dari site plan-nya, tidak akan terjadi (relokasi) karena dari jalur yang ada belum ada yang bersentuhan banyak ke lingkungan pemukiman, di pinggiran saja, sungai, pokoknya daerah pergudangan. Saya ingat sedikit sekali yang bersentuhan dengan perumahan," kata Aruddini di Kantor Gubernur Sulsel, Kamis (18/8/2022).

1. Rencana pembangunan disusun secara matang

ANTARA FOTO/Abriawan Abhe

Aruddini mengatakan rencana pembangunan jalur kereta api itu telah disusun oleh orang-orang yang ahli di bidangnya. Mereka telah mendesain dan memprediksi potensi banjir hingga 60 tahun ke depan.

"Itu semua sudah terukur debit airnya sehingga kalau itu kekhawatiran yang mungkin isu yang tidak sampai. Dokumen secara teknis saya sudah lihat bagaimana prediksi 60 tahun, bagaimana debit air yang dia lintasi," jelasnya.

Aruddini menegaskan proyek tersebut telah direncanakan dengan matang.

"Saya kira balai dan kementerian kan berpengalaman tentang itu. Tentu dia membangun kereta api dengan kajian dan tentu di-publish ke mana-mana. Apa yang ada di sini itu sudah sesuai dengan kajiannya," katanya.

Baca Juga: Danny Minta Dokumen AMDAL Proyek Kereta Api Makassar Diuji Kembali

2. Jalur Maros-Makassar tetap dibangun tahun depan

Ilustrasi perbaikan jalur kereta (ANTARA FOTO/Risky Andrianto)

Aruddini mengakui bahwa memang ada penolakan desain rel darat, baik itu dari wali kota Makassar maupun dari masyarakat. Penolakan itu berkaitan dengan kekhawatiran akan terjadinya banjir yang kian parah. 

"Karena ini ada masalah penolakan tapi kan tidak ada sampai sekarang secara tertulis," kata Aruddini.

Menurutnya butuh koordinasi antara pihak Wali Kota Makassar Moh Ramdhan 'Danny' Pomanto dengan Balai Pengelola Kereta Api (BPKA) Sulsel. Apalagi waktu untuk melaksanakan proyek tersebut juga semakin mepet.

"Maros-Makassar tahun depan, kemudian launching Barru-Maros. Itu akan beriringan. Kalau misalnya itu terjadi relokasi, itu akan memenuhi proses lebih panjang lagi. Tidak akan diambil kementerian. Ada memang pro kontra tapi pasti ada titik temu," kata Aruddini.

Baca Juga: Nelayan di Makassar Protes Rencana Pembangunan Rel Kereta Api Darat

Berita Terkini Lainnya