Pengamat: Perang Dingin Rudy dan Danny Akibat Residu Pilkada
Rudy dan Danny sebaiknya menahan diri
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Makassar, IDN Times - Hubungan tidak harmonis antara Pj Wali Kota Makassar, Rudy Djamaluddin, dan Wali Kota Makassar terpilih, Moh Ramdhan Pomanto, dinilai ada kaitannya dengan perhelatan pilkada lalu. Setidaknya, itulah penilaian Pengamat Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, Andi Luhur Prianto.
Luhur mengatakan 'perang dingin' Pj Wali Kota dan Wali Kota ini merupakan residu pilkada yang belum tuntas. Hal itu disebutnya sebagai sebuah pengelolaan transisi kekuasaan yang buruk. Padahal keduanya membutuhkan koordinasi dan sinergi untuk keberlanjutan pemerintahan kota.
"Pj Wali Kota tentu ingin mengakhiri masa kepemimpinan dengan soft landing, begitu pun Wali Kota terpilih perlu untuk memulai kembali kepemimpinannya dengan situasi normal take-off," kata Luhur melalui pesan WhatsApp, Rabu (10/2/2021).
Baca Juga: Soal Pelantikan Wali Kota Makassar, Danny Pomanto: Kita Ikut Saja
1. Rudy dan Danny sebaiknya menahan diri
Menurut Luhur, walaupun secara formal, pj wali kota tidak boleh berkompetisi di pilkada, tetapi sudah menjadi rahasia umum bahwa kendali birokrasi Pemkot Makassar yang dipimpinnya tetap berpolitik, untuk tidak mendukung Danny.
"Hal yang berdampak pada upaya migrasi beberapa pamong senior dan pimpinan OPD dari Pemkot Makassar, ketika DP (Danny Pomanto) memenangkan kontestasi," kata Luhur.
Luhur menyarankan sebaiknya kedua belah pihak menahan diri, membangun rekonsiliasi dan tidak memelihara dendam kesumat. Dia menegaskan persaingan pilkada telah selesai. Di sinilah peran mediator politik sebenarnya dibutuhkan.
"Meskipun sudah sulit mengharapkan ada inisiatif dari politisi DPRD Makassar maupun Pemprov Sulsel, karena mereka sudah menjadi bagian dari carut marut hubungan itu," jelasnya.
Baca Juga: Gubernur Sulsel Minta Danny Pomanto dan Rudy Berhenti Diam-diaman