Kemenkumham Sulsel Buka Klinik Kekayaan Intelektual Bergerak
Kemenkumham Sulsel meluncurkan Klinik Kekayaan Intelektual Bergerak di Mal Phinisi Point, Makassar, Jumat (28/7//2023). IDN Times/Istimewa
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Makassar, IDN Times - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan menghadirkan Mobile Intellectual Property Clinic atau Klinik Kekayaan Intelektual Bergerak. Klinik ini hadir di Mal Phinisi Point, Makassar.
Mobile Intellectual Property (IP) Clinic dibuka dari tanggal 28-30 Juli 2023 di Tokyo Venue Mal Phinisi Point Makassar. Klinik ini akan melayani pengunjung mulai pukul 08.00-16.00 WITA. Dalam kegiatan ini, para pelaku UMKM atau daerah yang ingin berkonsultasi disediakan booth khusu.
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkum HAM, Min Usihen, mengatakan bahwa pemerintah setempat harus mendorong masyarakat, khususnya pelaku UMKM agar mendaftarkan kekayaan intelektualnya. Pasalnya, sejauh ini masih sedikit pelaku UMKM yang mendaftarkan kekayaan inteletual.
"Kalau kita lihat tadi saya sampaikan bahwa di Sulawesi Selatan itu kan ada 1,5 juta UMKM. Kalau melihat potensi kekayaan intelektual penggunaannya tadi ada 100 lebih. Itu semua berpotensi untuk meningkatkan perekonomian di wilayah," kata Min Usihen.
1. Menambah nilai produk UMKM
Ilustrasi produk UMKM. (Dok. IDN Times)Min Usihen berharap sinergi yang dijalin antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat memajukan perlindungan kekayaan intelektual. Menurutnya, hak kekayaan intelektual ini penting di samping untuk melindungi juga akan menambah nilai produk dari sisi ekonominya.
"Ekosistem kekayaan intelektual itu mulai dari menciptakan kemudian melindungi dan juga memanfaatkan termasuk komersialisasi," katanya.
2. Dorong pendaftaran KI komunal
Ilustrasi UMKM. (IDN Times/Aditya Pratama)Kemenkumham juga mendorong agar pemerintah daerah mendaftarkan hak kekayaan intelektual komunal di wilayahnya. Kekayaan intelektual komunal adalah kekayaan intelektual yang dimiliki oleh masyarakat umum seperti ekspresi budaya tradisional dan pengetahuan tradisional.
"Dibutuhkan upaya agar pemerintah daerah betul-betul memberikan perhatian kepada pelaku UMKM untuk mendorong KI komunal yang ada di wilayah itu bisa segera didaftarkan," kata Min Usihen.
Baca Juga: Kemenkumham Sulsel Amankan Tanah Aset Negara Senilai Rp6 Miliar
3. Sebanyak 1,5 juta pelaku UMKM Sulsel diharapkan punya HAKI
Salah satu produk UMKM yang dipamerkan saat peluncuran BBI Pinisi UMKM Sulawesi Selatan di Pantai Losari Makassar, Kamis (24/2/2022). IDN Times/Asrhawi MuinDi kesempatan yang sama, Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, menjelaskan pentingnya para pelaku UMKM mendaftarkan kekayaan intelektual. Hal ini bertujuan agar dapat meningkatkan nilai ekonomi sesuai standarisasi.
"Harapan kita ada 1,5 UMKM juga bisa daftarkan ke sini, paling tidak nanti tidak ada yang bisa jiplak-jiplak lagi. Tidak perlu diperdebatkan dan paling penting adalah menambah nilai value dari barang itu," kata Sudirman.
Terkait KI komunal, Sudirman menyebutkan bahwa sudah ada beberapa produk dari kabupaten dan kota yang mendaftarkan kekayaan intelektualnya. Dia pun mengimbau para pelaku UMKM agar memanfaatkan layanan klinik kekayaan intelektual bergerak ini.
"Sudah banyak terdaftar. Tadi songkok recca Bone sudah dapat. Beberapa daerah juga sudah dapat. Artinya, kita berharap harus mendorong segera daftarkan mumpung ada dibuat launching klinik mobile kekayaan intelektual," kata Sudirman.
Baca Juga: Respons Kemenkumham Sulsel soal Narkoba Jaringan UNM ke Lapas-Rutan
