UNICEF Tekankan Pentingnya Sanitasi Layak untuk Kesehatan Anak
Dialog interaktif bertajuk 'Isu Kekinian Seputar Hak-hak Anak' di Bikin-bikin Creative Hub Nipah Mal Makassar, Kamis (27/7/2023). IDN Times/Asrhawi Muin
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Makassar, IDN Times - Akses sanitasi yang layak sangat penting untuk menjaga kesehatan anak. Hal ini disampaikan oleh Wildan Setiabudi dari Program Officer WASH UNICEF, saat menjadi pembicara dalam dialog interaktif tentang Isu Kekinian Seputar Hak-hak Anak yang berlangsung di Bikin-bikin Creative Hub, Nipah Mal, Makassar, Kamis (27/7/2023).
Wildan menyatakan bahwa salah satu hak anak yang wajib dipenuhi orang tua adalah hak untuk mendapatkan jaminan kesehatan. Dia menekankan bahwa akase sanitasi merupakan hak paling dasar bagi anak untuk memenuhi hak-hak anak lainnya.
"Bagaimana mereka terpenuhi hak dasarnya untuk air dan sanitasi yang aman, supaya mereka bisa menjalani hidupnya dengan baik, bermain dan menjalani pendidikannya dengan baik," kata Wildan.
Baca Juga: Apakah Film Barbie Cocok Ditonton Anak-Anak? Begini Penjelasannya
1. Sebanyak 4 persen masyarakat Indonesia masih buang air besar sembarangan
GoogleMemastikan akses air bersih dan sanitasi yang layak bagi anak sangat penting sebab mereka merupakan generasi penerus bangsa. Sejak dini, mereka harus dilindungi dari segala macam penyakit termasuk yang ditimbulkan apabila sanitasi tidak memadai.
Sayangnya, sanitasi di Indonesia masih jauh dari kata layak. Wildan menyebutkan bahwa dari sekitar 274 juta penduduk Indonesia, sebanyak 4 persen masih buang air besar sembarangan (BABS). Biasanya, mereka buang air besar di sungai ataupun hutan.
Meski secara presentasi terbilang kecil, namun secara kuantitas jumlah itu tetap saja banyak. Jika dihitung berdasarkan jumlah penduduk di Indonesia maka jumlah orang yang BABS sekitar 11 juta orang.
"Jadi masih ada 11 juta orang terutama di lingkungan yang miskin dan terbelakang yang belum menikmati akses santasi. Itu adalah hak dasar manusia yang sampai saat ini masih belum terpenuhi," kata Wildan.
2. Kasus buang air besa sembarangan masih ditemukan di Makassar
Ilustrasi sanitasi dan air bersihDi Provinsi Sulawesi Selatan, kondisinya tidak jauh lebih baik. Rupanya, belum semua masyarakat Sulsel memiliki akses terhadap sanitasi. Wildan menyebutkan masih ada sekitar 6 persen masyarakat Sulsel yang buang air besar sembarangan.
Secara mengejutkan, kondisi buang air sembarangan itu justru ada di Makassar yang notabene adalah kota besar dan ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan. Hal ini berbanding terbalik dengan kabupaten kota lainnya di Sulawesi Selatan yang semuanya sudah berstatus ODF atau bebas buang air besar sembarangan.
"Dari 24 kabupaten/kota di Sulsel, ada satu yang masih memiliki jumlah masyarakat yang BABS yaitu di Kota Makassar. Itu terdapat di 7 kelurahan karena yang belum punya akses sanitasi yang layak sekalipun," kata Wildan.
3. Sanitasi tidak layak terjadi pada kelompok masyarakat miskin
Ilustrasi Kemiskinan (IDN Times/Arief Rahmat)Wildan menyebutkan bahwa sulitnya akses sanitasi layak kebanyakan terjadi pada masyarakat miskin. Untuk itu, dibutuhkan upaya dari pemerintah, pihak swasta untuk mengatasi hal ini mengingat pengadaan sanitasi layak tentu membutuhkan biaya tak sedikit.
"Sebenarnya bupati dan wali kota sudah cukup memberikan pemahaman tapi tentu saja kita butuh lebih banya, tidak hanya dukungan dana tapi juga dana dari lembaga swasta dan masyarakat," kata Wildan.
Dalam RPJMN, Indonesia menargetkan bahwa tahun 2024 tidak ada lagi atau 0 kasus masyarakat buang air besar sembarangan. Namun, kata Wildan, ketika masyarakat telah selesai dengan kasus BABS,masih harus dipastikan lagi bahwa mereka menggunakan jamban yang layak dan aman dengan akses sanitasi baik.
"Masih banyak PR yang harus kita lakukan untuk memastikan sarana air dan sanitasi itu terpenuhi supaya hak-hak anak juga terpenuhi," kata Wildan.
Baca Juga: 49 Anggota Jemaah Embarkasi Makassar Wafat di Saudi
