TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Ketua APEKSI Minta Seluruh Pemerintah Kota Bersiap Hadapi Resesi

Pemerintah daerah diminta cermati kebijakan nasional

Suasana pembukaan Rapat Kerja Teknis APEKSI di Hotel Four Points Makassar, Senin (7/11/2022). IDN Times/Asrhawi Muin

Makassar, IDN Times - Rapat Kerja Teknis (Rakernis) nasional Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) berlangsung di Hotel Four Points, Makassar, 7-10 November 2022. Rapat tersebut dihadiri puluhan wali kota dari seluruh Indonesia dan 6 delegasi luar negeri yaitu Belanda, Jerman, Korea Selatan, Inggris, Singapura, dan Australia.

Dalam kesempatan itu, Ketua Umum APEKSI, Bima Arya, meminta seluruh pemerintah kota se-Indonesia agar bersiap menghadapi resesi yang diprediksi tahun 2023 mendatang. Hal ini supaya target Indonesia menuju Indonesia Emas 2024 bisa tercapai.

"Kita harus antisipasi resesi tahun depan, kota-kota harus siap untuk menghadapi resesi," kata Bima Arya, Senin.

Baca Juga: Makassar Ditunjuk Jadi Tuan Rumah Apeksi XVI 2023 

1. Tahun 2023 diprediksi dengan ketidakpastian

Ketua Umum APEKSI Bima Arya saat konferensi pers pada Rakernis di Hotel Four Points Makassar, Senin (7/11/2022). IDN Times/Asrhawi Muin

Bima Arya menjelaskan bahwa kondisi perekonomian akan melambat ketika resesi. Negara besar seperti Cina saja mulai mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi. 

Jika aktivitas ekspor Cina menurun maka secara dan impor Indonesia banyak bergantung pada Cina, maka Indonesia akan terdampak pada melambatnya pertumbuhan ekonomi. Karena itu, negara termasuk pemerintah kota harus bersiap dari sekarang.

"Apalagi tahun depan dijuluki tahun ketidakpastian. Kita tidak tahu Rusia Ukraina selesai kapan, kita tidak tahu bagaimana dunia bisa pulih dari resesi," katanya.

2. Pemerintah kota harus lebih kritis pada kebijakan nasional

Ketua Umum APEKSI Bima Arya saat konferensi pers pada Rakernis di Hotel Four Points Makassar, Senin (7/11/2022). IDN Times/Asrhawi Muin

Di tengah situasi yang tidak menentu itu, APEKSI meminta seluruh pemerintah kota agar lebih mencermati setiap kebijakan nasional. Bahkan kalau perlu, pemerintah kota juga harus turut mengevaluasi dan mengkritisi setiap kebijakan nasional. 

Misalnya, pemerintah kota mencermati kebijakan nasional sesuai target Undang-undang Cipta Kerja atau bagaimana realisasi penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko melalui sistem OSS (Online Single Submission). Kebijakan lain yang bisa disoroti yaitu rencana penghapusan tenaga honorer serta penggunaan produk dalam negeri. 

"Banyak sekali yang harus kami cermati dan kritisi. Bukan kami berbeda dengan pemerintah justru kami ingin agar kebijakan pemerintah itu mulus, kalau tidak mulus maka kami akan berikan solusi untuk perbaikan dan di sini di Makassar ini penting," kata Bima.

Baca Juga: Mengulik Keresahan Warga Makassar lewat Kota Dalam Teater

Berita Terkini Lainnya