Keberatan Dinonjobkan, 30 ASN Pemprov Sulsel Mengadu ke Presiden

1. Terdampak restrukturisasi dan perampingan OPD

Pada Rabu 10 Mei 2023, para ASN ini mendapat pesan Whatssup dengan Nomor Surat 005/2940/BKD/ Tanggal 9 Mei 2023 perihal Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Administrator dan Pelaksana pada lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Berdasarkan undangan tersebut ada sekitar 163 orang yang diundang untuk dilantik dan disumpah sebagai pejabat Administrator dan Pelaksana Pemprov Sulsel.

Menurut sumber IDN Times, alasan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan karena adanya restrukturisasi atau perampingan jabatan berdasarkan implementasi Pergub Nomor 7 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

"Kami para pejabat semestinya mendapatkan undangan pelantikan namun kenyataannya kami semua tidak mendapatkan undangan pelantikan. Yang mengakibatkan kami semua dinonaktifkan karena adanya beberapa PNS yang dapat promosi jabatan baru sehingga kami para pejabat lama yang terdampak restrukturisasi tidak kebagian posisi," demikian isi surat itu.

Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional, pejabat administrasi yang terdampak penyederhanaan birokrasi pemerintah diberikan kesempatan untuk beralih ke dalam jabatan fungsional melalui mekanisme penyetaraan jabatan. 

"Bagaimana bisa jabatan kami bisa disetarakan, sementara jabatan fungsional PNS masih status moratorium. Kemudian bagaimana dengan pejabat yang sudah berusia 55 tahun, tentu tidak bisa lagi disetarakan, karena penyetaraan itu punya batas usia yaitu 53 tahun," jelas isi surat tersebut.