Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow
WhatsApp Channel &
Google News
Makassar, IDN Times - Plt Kepala Dinas Sosial Kota Makassar Muhyiddin mengakui ada aparatur sipil negara (ASN) di Makassar yang tercatat menerima bantuan sosial dari pemerintah.
Kementerian Sosial memverifikasi data penerima dan menemukan ada 31.624 ASN yang terdaftar menerima bansos. Sekitar 1.000 di antaranya merupakan ASN di Sulawesi Selatan. Dinsos Makassar pun langsung verifikasi ulang data menyusul temuan itu.
"Untuk saat ini, berdasarkan hasil verifikasi by name by address kita temukan ada sembilan ASN menjadi penerima manfaat Bansos PPKM. ASN itu kebanyakan bertugas di kecamatan maupun kelurahan," ungkap Muhyiddin, Jumat (26/11/2021).
Baca Juga: Sudirman Akui Ada ASN di Sulsel yang Masih Terima Bansos
1. Data penerima bansos langsung dicabut
Ilustrasi bantuan sosial. ANTARA FOTO/Wahdi Septiawan ASN yang tercatat sebagai penerima manfaat bansos, kata Muhyiddin, ada yang mendaftar melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DPKS). Ada juga yang mendaftar secara mandiri lewat aplikasi. Mereka terdata sebagai penerima Bansos PPKM periode Juli-September 2021.
Usai ditemukan, petugas Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) langsung mencabut nama mereka dari daftar penerima bansos karena data tersebut terdeteksi di awal.
"Data mereka langsung dicabut dan tidak boleh menerima bantuan. Mereka juga tidak diberikan Kartu Keluarga Sejahtera," kata Muhyiddin.
3. Dinsos menelusuri data penerima bansos
Ilustrasi paket bantuan sosial dari pemerintah untuk disalurkan ke warga (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A) Berdasarkan data Dinas Sosial Kota Makassar sesuai hasil verifikasi, tercatat ada 2 PNS yang masuk keluarga penerima manfaat (KPM) di Kecamatan Rapocini. Berikutnya, seorang ibu rumah tangga yang suaminya berstatus PNS di Kecamatan Mamajang serta satu KPM PNS dan 1 KPM TNI di Kecamatan Tamalanrea.
Selanjutnya ada juga satu keluarga penerima manfaat yang suamiya PNS di Kecamatan Tallo. Kemudian, satu KPM yang orang tuanya berstatus PNS di Kecamatan Tamalate. Lalu, ada empat KPM suami TNI aktif, tiga KPM TNI aktif, dua PNS, dan satu KPM bersuami PNS di Kecamatan Mariso.
Hingga kini, Dinas Sosial Kota Makassar masih merampungkan verifikasi data-data penerima manfaat bansos PKH dari Kementerian Sosial tersebut.
"Tidak menutup kemungkinan bisa bertambah data PNS yang tercatat sebagai penerima manfaat. Kita masih terus melakukan verifikasi," kata Muhyiddin.
3. Ada yang mendaftar secara mandiri
Ilustrasi bantuan sembako di tengah wabah COVID-19 (ANTARA FOTO/Jojon) Muhyiddin menjelaskan penerima manfaat bansos PPKM ini disalurkan langsung dari Kemensos melalui Bank BRI melalui program Himbara. Penerima program ini berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kemensos yang juga terkoneksi dengan data Pemkot Makassar.
Selain itu, masyarakat juga bisa mendaftar secara mandiri melalui aplikasi yang disediakan Kemensos. Muhyiddin menilai, kemungkinan ASN dan TNI tersebut mendaftar secara mandiri.
"Besar kemungkinan mereka daftar secara mandiri, karena siapa saja bisa mendaftar, kami juga tidak tahu kenapa KK nya bisa lolos," ujarnya.
Baca Juga: Sempat Rusak, Genset di Pulau Barrang Caddi Makassar Sudah Diperbaiki
