TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Catat, Ini Janji 4 Paslon Pilkada Makassar Tanggulangi Kemiskinan

Bukan sekadar kebijakan gratis ini gratis itu

Debat publik Pilkada Makassar putaran ketiga di Gedung Inews Tower Jakarta, Jumat (4/12/2020). IDN Times/Istimewa

Makassar, IDN Times - Debat publik putaran ketiga Pilkada Makassar telah berlangsung di Jakarta, Jumat (20/11/2020). Pada debat kali ini, tema yang diusung adalah 'Kebijakan COVID-19, Penanggulangan Narkoba, Perlindungan Anak dan Perempuan, Disabilitas serta Kemiskinan'. 

Empat pasanga calon yakni nomor urut 1 Moh Ramdhan Pomanto-Fatmawati Rusdi (ADAMA), nomor urut 2 Munafri Arifuddin-Abdul Rahman Bando (Appi-Rahman), nomor urut 3 Syamsu Rizal-Fadli Ananda (DILAN), dan nomor urut 4 Irman Yasin Limpo-Andi Zunnun Armin (IMUN) saling beradu gagasan untuk meraih simpati masyarakat Makassar. 

Salah satu pertanyaan dari panelis yaitu mengenai cara paslon untuk menuntaskan masalah kemiskinan. Pasalnya selama ini pemerintah selalu mengandalkan kebijakan 'gratis ini gratis itu' yang hanya sebagai cara penanggulangaan kemiskinan di permukaaan saja.

Padahal sesungguhnya, kemiskinan bisa dilihat dengan dua pendekatan yaitu pendekatan struktural dan kultural. Secara struktural, kemiskinan bisa diakibatkan oleh adanya kebijakan yang tidak berpihak kepada kaum duafa dan kelompok marginal. Sedangkan secara kultural, kemiskinan lebih disebabkan aspek mentalitas misalnya kemalasan dan rendahnya etos kerja. 

1. Appi-Rahman tekankan soal pendataan

Paslon Wali Kota Makassar nomor urut 2 Munafri Arifuddin-Abdul Rahman Bando saat debat publik perdana di Gedung Kompas TV, Palmerah, Jakarta Barat, Sabtu (7/11/2020). KPU Makassar

Paslon nomor urut 2 Munafri Arifuddin-Abdul Rahman Bando mendapatkan kesempatan pertama menjawab pertanyaan tersebut. Rahman memaparkan bahwa pendataan sangat penting dalam menanggulangi kemiskinan.

Dia mengaku bahwa selama masih menjabat Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Makassar, dirinya telah membuktikan langkah-langkahnya dalam menanggulangi kemiskinan di Kota Makassar sesuai tupoksinya.

"Pertama, kita lakukan pendataan. Kedua, kita lembagakan. Kemudian kita berikan edukasi atau pelatihan dan kita latih secara administrasi mengelola kelompoknya," katanya.

Setelah warga mendapatkan pelatihan, sertifikasi, dan kesempatan magang, kata Bando, mereka pun dipulangkan dengan membawa peralatan yang dibutuhkan untuk upaya pemberdayaan. 

"Kita contoh, kalau kita mau melahirkan pengusaha tukang jahit maka kita latih dulu tapi jangan dipulangkan sebelum mereka membawa mesin jahit, benang, bordir dan lain sebagainya," kata Rahman.

Baca Juga: Millennial Makassar, Ini Tawaran 4 Calon Wali Kota untuk Generasimu

2. DILAN ingin pembagian bantuan lebih merata

Paslon Wali Kota Makassar nomor urut 3 Syamsu Rizal-Fadli Ananda saat debat publik perdana di Gedung Kompas TV, Palmerah, Jakarta Barat, Sabtu (7/11/2020). KPU Makassar

Paslon nomor urut 3 Syamsu Rizal-Fadli Ananda yang diberi kesempatan menanggapi pernyataan Rahman Bando mengatakan hal yang hampir serupa. Syamsu Rizal atau yang akrab disapa Deng Ical juga lebih menekankan pada pendataan. 

"Insya Allah Dilan jika mereka diberikan amanah untuk menjadi wali kota dan wakil wali kota, yang pertama kita lakukan adalah menginvestigasi kembali berapa sebenarnya orang miskin di Kota Makassar," kata Ical.

Ical ingin tahu berapa jumlah orang yang berhak mendapatkan bantuan pemerintah. Berapa orang yang berhak mendapatkan Kartu Indonesia Sejahtera dan sebagainya. 

"Karena ada orang yang tidak berhak tapi dapat. Ada orang yang harusnya berhak tapi tidak dapat. Inilah yang menyebabkan kohesi sosial kita menjadi rusak," katanya.

3. IMUN sebut 4 kelemahan penanggulangan kemiskinan

Paslon Wali Kota Makassar nomor urut 4 Irman Yasin Limpo-Andi Zunnun Armin saat debat publik perdana di Gedung Kompas TV, Palmerah, Jakarta Barat, Sabtu (7/11/2020). KPU Makassar

Paslon nomor urut 4 Irman Yasin Limpo-Andi Zunnun Armin lebih menyingung soal kendala penanganan kemiskinan. Menurut Irman Yasin Limpo atau None, titik lemah masalah kemiskinan di Kota Makassar adalah karena penanganannya bersifat parsial dan terus mengabaikan karakter dan ideologi masyarakatnya.

None juga menyinggung soal data. Dia mengatakan data kemiskinan di Kota Makassar masih bias karena tidak terorganisir, tidak terkoordinasi antara stakeholder. Kemudian, potensi dan instrumen stakeholder lainnya belum termanfaatkan secara maksimal.

"Untuk itu mungkin harus ada 4 titik kelemahan ini yang menjadi fokus penanganan untuk mengeluarkan masyarakat Kota Makassar dari tingkat kemiskinan tersebut," kata None.

Baca Juga: Beda Sikap Paslon Pilkada Makassar soal Pembukaan Sekolah

Berita Terkini Lainnya