Banjir dan Longsor di Manado, WALHI Sulut Kritik Pola Pembangunan
Pemerintah Kota Manado dinilai tidak serius mencegah bencana
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Makassar, IDN Times - Banjir dan tanah longsor melanda Kota Manado, Sulawesi Utara. Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Sulut memberi catatan kritis penyebab bencana yang telah mengakibatkan 9 kecamatan terdampak dan enam orang meninggal dunia ini.
Menurut Direktur Eksekutif WALHI Sulut, Theo Runtuwene, banjir yang berdampak di 33 kelurahan itu terjadi akibat buruknya pola pembangunan di Kota Manado.
Theo mengatakan bahwa hujan deras memang tak berhenti mengguyur Kota Manado selama 2 hari. Bukan di Manado saja, daerah sekitar seperti Tondano dan Tomohon juga diguyur hujan deras yang berujung pada banjir.
"Tetapi selama kurang lebih 4 tahun ini, yang selalu kami ingatkan ke pemerintah soal bagaimana daya dampung dan daya dukung lingkungan yang ada di Kota Manado. Kalau itu beres, barulah kita bicara soal substansial penanganan banjir dan tanah longsor," ujar Theo kepada IDN Times melalui sambungan telepon, Minggu (17/1/2021).
1. Pemerintah dinilai abai menyelesaikan masalah banjir
Theo menyebutkan bahwa pencegahan banjir di Kota Manado juga harus melibatkan kabupaten/kota lainnya seperti Tomohon dan Tondano. Sebab DAS Tondano mengalir dari Danau Tondano melewati Kota Tomohon juga sehingga nantinya ada sinergi antara beberapa daerah terkait dengan proses mitigasi banjir di ibu kota Sulawesi Utara.
"Karena kalau itu tidak ditangani dalam waktu 5 - 10 tahun ke depan, itu luar biasa menakutkan Manado nantinya. Kalau misalnya kita melihat lagi sejarah pada 15 Januari 2014 kemarin, itu luar biasa banjir bandang. Air menutupi kurang lebih 75 persen kota," katanya.
Sebagai informasi, banjir bandang dan tanah longsor pernah melanda Kota Manado pada 15 Januari 2014 silam. Saat itu, bukan hanya Manado saja, tapi sejumlah daerah lain di sekitarnya juga terkena dampak.
Pemerintah Kota Manado, kata Theo, tidak pernah mengundang WALHI untuk bicara soal bagaimana solusi pencegahan banjir. Selain itu, WALHI juga menilai pemerintah baik pemprov maupun pemkot tidak serius melakuan langkah pencegahan banjir dan longsor.
Menurut Theo, pemerintah hanya memikirkan ekonomi dan penambahan devisa saja. Jika sudah berbicara mengenai itu maka hal lain dikesampingkan. Seperti jika terjadi bencana seperti saat ini, barulah pemerintah akan berbicara mengenai lingkungan dan penanganannya.
"Itu konyol namanya. Di sini, kami ingin mengkritik pemerintah karena selalu abai untuk menyelesaikan masalah banjir yang ada di Kota Manado," kata Theo.
Baca Juga: Longsor di Manado Sulawesi Utara, Satu Keluarga Tewas Tertimbun Tanah
Baca Juga: Banjir dan Longsor Manado, 33 Kelurahan Terdampak, 6 Orang Meninggal