TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Mahasiswa Makassar Serukan Lawan Dinasti Politik di Mimbar Demokrasi

Menyikapi situasi politik terkini jelang Pemilu 2024

Aliansi Mahasiswa Pro Demokrasi SULSEL (AMPDS) menggelar Mimbar Demokrasi di Lapangan STIE AMKOP, Minggu (17/12/2023). (Dok. Istimewa)

Makassar, IDN Times - Aliansi Mahasiswa Pro Demokrasi Sulel (AMPDS) menggelar Mimbar Demokrasi di Lapangan STIE AMKOP, Minggu (17/12/2023). Mahasiswa lintas kampus itu menyikapi situasi politik dan demorkrasi teranyar, terutama jelang Pemilu 2024.

Mimbar demokrasi ini mengusung tema perlawanan "Lawan Politik Dinasti dan Pelanggar HAM", yang dikemas dalam bentuk Panggung Rakyat. Selain melibatkan mahasiswa 12 kampus ternama di Makassar, pesertanya juga terdiri dari sopir angkot (petepete), tukang becak, bentor dan komunitas Vespa, dan organisasi tunarungu.

Menurut Aspar Muin selaku salah satu inisiator gerakan, Mimbar Demokrasi merupakan respons atas situasi demokrasi Indonesia yang diobrak-abrik kekuasaan rezim Jokowi.

"Jokowi telah membawa demokrasi pada titik nadir, di mana kekuasaannya telah mengintervensi hukum demi melanggengkan kekuasaan keluarga dan memberikan jalan mulus bagi anaknya untuk dapat maju sebagai Capres," kata Aspar menegaskan dasar inisiatif gerakan ini.

Baca Juga: Mahasiswa Sulsel Suarakan Lawan Politik Dinasti di Mimbar Demokrasi

1. Merespons upaya membangun dinasti politik dengan mengorbankan demokrasi

Aliansi Mahasiswa Pro Demokrasi SULSEL (AMPDS) menggelar Mimbar Demokrasi di Lapangan STIE AMKOP, Minggu (17/12/2023). (Dok. Istimewa)

Aspar bilang, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90/PUU-XXI/2023 mengejutkan publik  karena telah mengubah syarat batas usia calon presiden dan wakil presiden, melalui pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Hal itu dinilai upaya untuk memuluskan secara khusus Gibran Raka Bumi Raka untuk mendapat tiket menjadi Cawapres.

Hal ini menjadi semakin kontroversi karena Ketua MK Anwar Usman yang memutus pengujian UI Pemuli merupakan ipar dari Jokowi, dimana kemudian Anwar Usman dinyatakan melanggar kode etik akibat putusan tersebut.

"Rezim ini sedang membangun Dinasti Politik dengan mengorbankan demokrasi dan Negara Hukum kita. Kejahatan konstitusional itu nyata dilakukan Jokowi dan keluarganya. Inilah Rezim ugal-ugalan sepanjang sejarah Indonesia, melampaui praktek Orde Baru dan jelas mengkhianati amanah reformasi 25 tahun lalu" kata Aspar.

2. Demokrasi dianggap jalan di tempat selama 25 tahun Reformasi

Aliansi Mahasiswa Pro Demokrasi SULSEL (AMPDS) menggelar Mimbar Demokrasi di Lapangan STIE AMKOP, Minggu (17/12/2023). (Dok. Istimewa)

Reformasi telah berjalan 25 tahun, namun situasi Demokrasi masih dianggap jalan ditempat. Bahkan banyak pihak yang menilai sejak kepemimpinan Jokowi mengalami kemunduran. Hal itu dapat terlihat dari banyaknya kasus kriminalisasi aktivis dan pejuang HAM yang dikriminalisasi.

Sementara itu Koordinator AMPDS, Moesang menyatakan bahwa gerakan ini akan terus berlanjut menyerukan perlawanan terhadap politik dinasti. Mereka juga menegaksan penolakan terhadap pelanggar HAM berkuasa.

"Kegiatan hari ini hanyalah pra kondisi dari aksi panjang yang kami rencanakan di Makassar. Kami tidak ingin kembali pada situasi di mana kritik dibungkam dan negara ini menjadi negara kekuasaan yang merusak tatanan hukum. Rezim ini perlu diberi peringatan dari Makassar yang merupakan Kota para Demonstran" ucap Moesang, Mahasiswa Unismuh Makassar.

Berita Terkini Lainnya