Ahli Tata Negara Sebut Gubernur Sulsel Sewenang-wenang, Ini Alasannya 

2. Panitia Angket diarahkan melacak dasar pemberhentian sejumlah pejabat Pemprov

Pencopotan pejabat pimpinan tinggi pratama merupakan salah satu dari lima materi penyelidikan Panitia Angket. Mereka yang dicopot oleh Nurdin Abdullah, antara lain eks Kepala Biro Pembangunan Daerah H Jumras, serta mantan Inspektor Provinsi Sulsel Luthfi Natsir. Merekan konon dicopot tanpa dilakukan klarifikasi.

Margarito mengarahkan Panitia Angket untuk menelusuri dasar penilaian atau pun patokan Gubernur Nurdin Abdullah dalam memberhentikan pejabat yang dimaksud. "Saya tidak tahu apakah Pemprov punya target kinerja yang dibebankan kepada pejabat pratama itu. Tapi soal hukumnya adalah, bahwa tindakan itu harus objektif, harus lahir dari hal-hal yang dapat dicek oleh semua orang," katanya.

3. Dualisme tidak dibenarkan dalam sebuah pemerintahan daerah

Panitia Angket DPRD Sulsel berangkat dari dugaan dualisme antara Gubernur Nurdin dengan Wagub Andi Sudirman Sulaiman. Indikasinya adalah terdapat perbuatan Wagub yang melebihi kewenangannya. Salah satu contoh, penerbitan surat keputusan (SK) mutasi 193 pejabat Pemprov yang belakangan dianulir oleh tim lintas kementerian.

Margarito mengaku agak kaget dengan tema besar dualisme kepemimpinan di Sulsel. Sebab menurut dia, semestinya hal seperti itu tidak ada karena pemegang kewenangan hanya Gubernur. Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah hanya menyatakan bahwa pemerintah daerah dipimpin oleh kepala daerah.

"Head of government itu satu, kepala daerah. Di tingkat provinsi disebut gubernur, di tingkat kabupaten/kota disebut bupati/wali kota. Mestinya dari pandangan ini, tidak ada dualisme," ucap dia.