Warga Minta KPK dan Kejati Telusuri Perizinan PSEL di Tamalanrea

Akbar menilai masih banyak hal yang perlu dijelaskan terkait proses perizinan proyek tersebut. Menurut dia, masyarakat tidak mengetahui secara rinci bagaimana proyek bisa berjalan hingga tahap sekarang.

Warga juga mempertanyakan proses penyusunan dokumen lingkungan yang dinilai tidak melibatkan masyarakat secara menyeluruh. Kondisi itu membuat sebagian warga merasa tidak pernah dilibatkan dalam proyek yang berdampak langsung terhadap lingkungan tempat tinggal mereka.

"Masalah AMDAL. Itu pertama penerbitannya atau segala macam itu tidak dilibatkan oleh warga. Jadi, masuknya barang ini ke kampung kami, ini tidak diketahui warga," katanya.

Menurut Akbar, masyarakat semakin mempertanyakan kelanjutan proyek setelah Pemerintah Kota Makassar sebelumnya telah menyampaikan opsi lokasi lain yang dianggap lebih layak dalam hal ini TPA Antang. Warga menilai perubahan arah kebijakan terkait lokasi proyek perlu dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat.

"Nah itu kan, semua masyarakat bahkan media pun tahu. Kenapa tiba-tiba ada pergulingan atau perubahan tiba-tiba," katanya.

Akbar berharap proses pengambilan keputusan terkait proyek tersebut berlangsung secara transparan. Menurut dia, aspirasi warga yang terdampak langsung juga perlu menjadi pertimbangan dalam setiap kebijakan yang diambil.

Akbar mengatakan masyarakat tidak hanya meminta proyek tersebut dikaji ulang. Warga juga menginginkan penjelasan yang jelas mengenai dasar kebijakan yang membuat proyek tetap diarahkan ke Tamalanrea.

Menurut dia, keterbukaan informasi menjadi hal yang sangat dibutuhkan dalam polemik tersebut. Dengan penjelasan yang utuh, masyarakat dapat memahami berbagai proses dan kebijakan yang berkaitan dengan proyek itu.

"Kami berada di jalur kebenaran. Karena sudah tahu posisinya bagaimana, setelah aturannya, aturan berlaku, itu mereka yang ambil semuanya," katanya.

Di sisi lain, PT Sarana Utama Synergy (SUS) menyatakan masyarakat telah dilibatkan dalam proses penyusunan AMDAL untuk rencana pembangunan PSEL di lokasi tersebut. Hal ini menanggapi kritik sejumlah warga yang mengaku tidak pernah dilibatkan dalam proses perencanaan proyek tersebut.

Richard selaku Electrical Engineering PT SUS mengatakan masyarakat telah dilibatkan sejak tahapan penyusunan dokumen lingkungan. Menurut dia, keterlibatan warga menjadi bagian dari proses yang wajib dijalankan dalam penyusunan AMDAL.

"Sebenarnya untuk melibatkan masyarakat, kita melibatkan masyarakat. Ketika proses AMDAL kita itu, sudah ada kurang lebih 100 masyarakat yang ikut membantu menandatangani petisi kita untuk dalam proses pembuatan AMDAL ini," kata Richard.