Survei: 47 Persen Warga Gorontalo Tak Tahu soal Bansos selama PSBB

Arnold mengatakan, survei digelar untuk mengetahui tiga aspek. Yakni pemahaman atau persepsi masyarakat tentang PSBB, mengukur dampak kebijakan PSBB di masyarakat, serta memberikan gambaran aspirasi publik untuk memperbaiki pelaksanaan atau kebijakan PSBB jilid II di Provinsi Gorontalo.

Responden terdiri dari 61,4 persen laki-laki, dan 38,6 persen perempuan. Rentang usia berkisa antara 19-50 tahun.

Sebanyak 37 persen responden merupakan unsur pekeja negara, yakni PNS, honorer, PPNPNS, TNI, atau Polri. Sebanyak 17 persen berasal dari kalangan mahasiswa atau pelajar, 13 persen dari pegawai swasta, dan sisanya berasal dari berbagai kalangan.

“Kemudian sampel data kami pilih secara acak dan tetap memperhatikan keterwakilan kabupaten dan kota,” kata Arnold.

Dalam survei itu, Arnold mengungkapkan, ada 32 persen responden yang menganggap penyaluran bantuan sosial tidak tepat sasaran. Hanya sebelas persen yang menyebut penyaluran tepat asasaran, sedangkan selebihnya mengatakan tidak tahu.

Di sisi lain, masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui cara melapor jika bantuan dari pemerintah terlambat.

“Kami menanyakan apakah ada cara atau untuk melaporkan misalnya ada keterlambatan atau ketidaktepatan, ini 77% menjawab tidak, kemudian 23% menjawab ya,” tutur Arnold.

Arnold menyebutkan bahwa menurut survei, responden atau warga Gorontalo cukup mengetahui tentang pelaksanaan PSBB yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2020. Masyarakat juga cukup mengerti tentang kebijakan apa saja yang terkandung dalam aturan PSBB.

"Sebanyak 81,2 persen mengetahui dan 18,8 persen menjawab tidak mengetahui. Kemudian kami tanyakan tentang kebijakan PSBB Gorontalo ini, 97% menjawab mereka mengetahui, 2 persen ragu-ragu, dan 1 persen tidak,” kata dia.

Meski begitu, masih banyak anjuran soal upaya pencegahan COVID-19 yang belum tersosialisasi dengan baik. Misalnya soal imbauan tidak meludah di sembarang tempat, atau tidak membuang sampah sembarangan. Arnold menyebut, masih banyak responden yang percaya bahwa rajin beribadah dan menghemat pengeluaran merupakan bagian dari anjuran itu.

Sementara itu, sebagian besar atau 78,7 persen responden mengaku mengetahui informasi seputar PSBB melalui media berita online. Informasi juga didapatkan melalui media sosial seperti WhatsApp dan Facebook. Sebagian mengaku mendapatkan informasi dari mulut ke mulut. 

Selama PSBB, hanya 9 persen responden yang mengaku tak pernah keluar rumah. Sedangkan sisanya menjawab masih melakukan aktivitas di luar rumah.

“(Yang) menyatakan keluar rumah selama 1-5 kali 52 persen, kemudian 6-10 kali 16 persen, 11-15 kali 8 persen, dan 15 persen di antaranya bahkan keluar lebih dari 15 kali. Alasan mereka keluar rumah didominasi oleh alasan untuk mendapatkan bahan makanan/kebutuhan dan bekerja atau mencari nafkah," ungkap Arnold.

Pandemik COVID-19, yang direspons dengan pemberlakuan PSBB di Gorontalo juga berdampak bagi kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Menurut survei AJI Kota Gorontalo, ada sebagian responden kehilangan pekerjaannya.

“Sebanyak 18 persen responden kami mengaku kehilangan pekerjaan atau di-PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) atau dirumahkan dari tempat kerjanya,” kata Arnold.

Survei mengungkapkan bahwa dampak ekonomi terjadi hampir di semua jenis pekerjaan, di mana para pekerja mengeluhkan tentang berkurangnya pendapatan mereka.

“Sebagian responden kami, sekitar 53 persen, menyatakan bahwa pendapatan mereka ini memang berkurang dengan kisaran yang beragam,” ungkap Arnold.

Hasil survei yang dilakukan AJI Kota Gorontalo ini diharapkan menjadi acuan maupun perbaikan dalam melaksanakan PSBB jilid II. AJI Kota Gorontalo merekomendasikan sejumlah hal.

Pertama, pmerintah perlu lebih intensif menyebarkan informasi tentang kewajiban-kewajiban masyarakat saat PSBB. Memaksimalkan penggunaan wadah penyebar informasi lain selain media berbasis online, merespon dan menjelaskan kebijakan kontroversial. Selain itu menyediakan  dan membuka dialog di ruang publik, serta memaksimalkan penyebaran informasi terkait jenis-jenis bantuan dan memaksimalkan partisipasi publik.