PPPK Pemkot Makassar Patut Bahagia, Munafri Janji Tidak Ada Pengurangan Pegawai
- Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menegaskan tidak akan ada pengurangan tenaga PPPK meski ada batasan belanja pegawai maksimal 30 persen dari APBD.
- Pemkot Makassar menerapkan strategi fiskal dengan meningkatkan PAD hingga target Rp2,3 triliun melalui optimalisasi pajak dan pembukaan sektor ekonomi baru untuk menjaga gaji PPPK tetap aman.
- Sepanjang 2025, sebanyak 8.854 tenaga honorer diangkat menjadi PPPK sebagai bentuk komitmen Pemkot terhadap stabilitas tenaga kerja dan pelayanan publik berkelanjutan.
Makassar, IDN Times - Pemerintah Kota Makassar memastikan seluruh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tetap aman dari pemangkasan. Hal ini berlaku meski ada tekanan pembatasan belanja pegawai maksimal 30 persen dari APBD.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan tenaga PPPK menjadi bagian penting dalam pelayanan publik. Karena itu, keberadaannya harus dipertahankan.
"Apapun kebijakan, tak ada yang dirumahakan dan tidak ada pemangkasan. Bagi kami, tenaga PPPK adalah pahlawan yang bekerja untuk keluarga dan masyarakat. Mereka wajib kita pertahankan di Pemerintah Kota," kata Munafri, Kamis (2/4/2026).
1. Strategi fiskal dengan optimalkan PAD
Di tengah keterbatasan fiskal, Pemkot Makassar memilih strategi kreatif untuk menjaga belanja pegawai tetap terkendali tanpa mengurangi jumlah PPPK. Salah satu langkah utama adalah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi sektor pajak dan membuka ruang ekonomi baru.
"Artinya, tidak hanya mengandalkan dana transfer dari pusat. Salah satu cara yang ditempuh adalah mencari dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah agar tetap mampu menggaji PPPK," jelas Munafri.
Target PAD Kota Makassar pada 2026 dipatok sekitar Rp2,3 triliun. Target ini cukup menantang mengingat Pemkot Makassar terdampak pemotongan dana transfer pusat sekitar Rp500 miliar.
2. Pendekatan berbasis kemanusiaan dan efisiensi
Pemkot menekankan pendekatan yang tidak hanya fokus pada efisiensi anggaran, tetapi juga mempertimbangkan aspek kemanusiaan. Ribuan PPPK dapat bekerja dengan tenang, tetap memenuhi kebutuhan hidup, dan berkontribusi terhadap pelayanan publik.
Pendekatan ini dinilai lebih berkelanjutan dibanding pengurangan pegawai instan. Pengurangan instan berpotensi menimbulkan dampak sosial dan ekonomi.
"Kalau langsung dihilangkan pekerjaan tentu tidak, karena harus melalui tahapan dan melihat ruang fiskal secara komprehensif, apalagi kemampuan bisa mengakomudir," kata Munafri.
3. Keberhasilan rekrutmen PPPK 2025
Sepanjang 2025, Pemkot Makassar telah mengangkat 8.854 tenaga honorer menjadi PPPK di era Munafri-Arifuddin dan Aliyah Mustika Ilham. Munafri pun menekankan keberpihakannya pada tenaga kerja, dengan memastikan tidak ada pengurangan PPPK.
Menurut Munafri, kebijakan ini diambil karena banyak daerah lain menekan belanja pegawai agar tetap proporsional. Namun dia menekankan stabilitas tenaga kerja yang langsung melayani publik tidak bisa dikompromikan.
"Oleh sebab itu tenaga kita PPKK tetap bekerja. Strategi yang kami tempuh bukan semata efisiensi, tetapi juga optimalisasi pendapatan. Ada banyak cara yang bisa dilakukan, salah satunya dengan meningkatkan PAD," katanya.
