Operasi Lilin, Polda Sulsel Antisipasi Ancaman Teror

Operasi Lilin digelar selama 15 hari, dari 21 Desember 2020 hingga 4 Januari 2021. Operasi melibatkan dua pertiga personel di tingkat Polda maupun Polres, yang dibantu petugas TNI dan Satpol PP.

Petugas disebar pada 300 titik dan 60 pos pelayanan. Khusus di Makassar, operasi melibatkan sekitar dua ribu personel.

Merdisyam menyatakan potensi ancaman pasti ada di setiap wilayah. Operasi gabungan hadir untuk mencegah dan mengantisipasi berbagai ancaman di masyarakat.

"Ini merupakan operasi keamanan dan juga operasi kemanusiaan dalam memberikan pelayanan untuk saudara-saudara kita yang melaksanakan Natal," katanya.

Di lokasi yang sama, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah kembali menegaskan tidak ada izin keramaian bagi siapa pun, pada perayaan Natal dan Tahun Baru. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat menghindari kerumunan dan tetap mematuhi protokol kesehatan. 

"Saya kira Sulawesi Selatan kasus masih terus naik. Tentunya kita harus berhati-hati lebih waspada lagi menghadapi Natal dan Tahun Baru," katanya.

Gubernur menyatakan, Operasi Lilin juga digelar sekaligus untuk mengawasi penerapan protokol kesehatan. 

"Tentu bagi yang melanggar protokol kesehatan pasti akan ditindak secara tegas. Oleh karena itu kita bersama-sama bersatu padu untuk memutus rantai rantai penyebaran COVID-19," kata Nurdin.

Sebelumnya diberitakan, Kapolrestabes Makassar, Kombes Witnu Urip Laksana menegaskan, kepolisian tidak akan mengeluarkan izin keramaian saat malam pergantian tahun nanti. Pusat wisata yang biasanya dikunjungi warga saat merayakan tahun baru akan dijaga ketat aparat kepolisian dan TNI serta jajaran Pemerintah Kota Makassar.

"Kami telah bersepakat untuk meniadakan segala kegiatan-kegiatan berkerumun warga masyarakat dan sekaligus juga meniadakan kegiatan-kegiatan acara pesta kembang api," tegas Witnu kepada jurnalis di Makassar, Selasa 15 Desember 2020.

Witnu menyatakan, kesepakatan ini telah dibahas sebelumnya dengan sejumlah unsur yang tergabung dalam forum komunikasi pimpinan daerah (Forkopimda) tingkat Kota Makassar. Larangan, ini kata Witnu, untuk menekan laju penularan COVID-19. Mengingat Kota Makassar masih menjadi daerah dengan tingkat penularan mengkhawatirkan.

"Apabila langkah-langkah persuasif kami ini tidak diindahkan, kami akan lakukan langkah-langkah hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku," katanya.